MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Sidang perkara dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin berlayar kapal di luar ketentuan, terhadap 23 perusahaan agen kapal, sebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 miliar periode Mei-Desember 2025, yang menjerat terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi, Senin (9/11/2026).
Sidang diketuai oleh majelis hakim Ade Sumitra Hadisurya SH MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumsel, menghadirkan beberapa orang saksi diantarnya Rheky Putra Kepala Cabang PT Bahari Darma Nusantara dari agen kapal.
Dalam persidangan saksi Rheky Putra menyebut, bahwa terdakwa Yudi Kurniawan selaku Kepala Wilayah Kerja (Kawilker) Karang Agung Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang menerima setoran uang tidak sah dari per kapal berlayar terkait pengurusan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal di Sungai Lalan Muba.
Menurut Rheky Putra, pihaknya memang menyerahkan uang kepada terdakwa Yudi Kurniawan terkait pengurusan SPB dan SPOG Kapal sepanjang tahun 2024 dan 2025.
“Kami adalah perusahaan agen kapal, dimana setiap ada kapal yang masuk maka perusahaan menawarkan jasa kepada owner kapal, terkait pengurusan surat yang berkaitan PNBP sampai kapal berlayar. Sebagai agen kapal, memang ada uang tidak resmi di luar PNBP yang saya serahkan kepada Yudi Setiawan. Dimana besarannya Rp2 juta untuk per kapal berlayar setelah terbitnya SPB dan SPOG Kapal,” ungkapnya.
Dalam kesaksiannya, saksi Rheky Putra mengakui, bahwa dirinya yang langsung turun ke lapangan untuk menyerahkan uang diluar ketentuan resmi tersebut kepada terdakwa Yudi Kurniawan.
“Penyerahan uang dilakukan sekali dalam pertahun. Kalau tahun 2024 ada sekitar 8 kapal berlayar, sehingga uang yang saya serahkan ke Yudi Kurniawan Rp 2 juta dikalikan 8 kegiatan tersebut. Kemudian tahan 2025 ada 12 kegiatan kapal berlayar, maka uang yang saya serahkan kepada Yudi Kurniawan sekaligus yakni Rp2 juta dikalikan 12 kegiatan kapal berlayar. total penyerahan uang dari 20 kegiatan sebesar Rp 40 juta, dan semua pengeluaran uang ini juga kami rekap di pengeluaran keuangan perusahaan,” ujar saksi Rheky Putra.
Mendengar pernyataan saksi, JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi Rheky Putra terkait penyerahan uang tersebut.
“Uang tahun 2024 dan 2025 ini kan diserahkan sekaligus pertahunnya kepada terdakwa Yudi Kurniawan. Dimana saksi menyerahkan uang tersebut?,” tanya JPU dalam persidangan.
“Sebelum menyerahkan uang, saya terlebih dahulu janjian bertemu melalui sambungan handphone, untuk lokasinya saya lupa, saya bertemu Yudi Kurniawan di luar kantornya,” urai saksi.
Pungutan diluar ketentuan resmi tersebut, telah mengakar dan sudah berlangsung lama yaitu dari 2019 hingga 2025, berdasarkan keterangan para saksi yang sempat dihadirkan dalam sidang beberapa waktu lalu, mengungkap bahwa pungutan biaya penerbitan berkas SPB dan SPOG sebesar Rp 2 juta, jika para agen kapal tidak membayar maka proses penerbitan berkas SPB dan SPOG akan diperlambat dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi agen kapal. Kebiasaan tersebut berlangsung jauh sebelum masa kepemimpinan terdakwa Yudi Kurniawan.
Seperti yang disampaikan saksi Benedictus dalam sidang sebelumnya, berdasarkan pengetahuannya, praktik pemberian uang di luar ketentuan sudah terjadi sejak era Kawilker bernama Poniman, kemudian berlanjut pada masa Kemas hingga terdakwa Yudi Kurniawan.
“Kalau seingat saya, soal pemberian uang di luar dari ketentuan itu sejak tahun 2019. Yang saya tahu sejak zaman Kawilkernya Pak Poniman, ada Pak Kemas, hingga terdakwa ini Pak Yudi Kurniawan,” bebernya.
Dalam amar dakwaan JPU, selama Mei hingga Desember 2025 terdapat 2.775 penerbitan SPB dan 12.934 penerbitan SPOG di wilayah kerja tersebut, terdakwa Yudi Kurniawan diduga telah menerima uang sebesar Rp 2,3 miliar lebih dari 23 perusahaan agen kapal.
Dengan rincian, Rp 1,7 miliar disebut diterima langsung oleh terdakwa Yudi Kurniawan, . Kemudian Rp 167 juta merupakan uang terkait penerbitan SPB yang diterima melalui Agus Darmawan, sedangkan Rp 417 juta berasal dari pembayaran terkait SPOG melalui saksi yang sama.
JPU juga mengungkapkan, bahwa uang tersebut diterima melalui dua cara, yaitu transfer ke rekening bank atas nama Sigit Tri Cahyo yang disebut dikuasai terdakwa serta penyerahan secara tunai di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Boom Baru Palembang dan kantor KSOP.
Dari total penerimaan yang didakwakan, sebesar Rp 70 juta disebut diserahkan kepada Agus Darmawan, Rp 42 juta diberikan kepada Wahyudi, serta masing-masing Rp 56 juta kepada Erwinsyah dan Hendri.
Sementara itu, uang sebesar Rp 2,1 miliar l bih disebut digunakan untuk kepentingan terdakwa Yudi Kurniawan, termasuk membeli satu unit sepeda motor Harley-Davidson tipe Road Glide berwarna biru Candy, tujuh keping logam mulia dengan berat total 274,9 gram, serta membiayai operasional dan kebutuhan sehari-hari.
Atas perbuatan terdakwa, dalam surat dakwaan, JPU mendakwa terdakwa Yudi Kurniawan melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga menguraikan dakwaan alternatif terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa uang yang berkaitan dengan jabatan terdakwa dan bertentangan dengan kewajibannya.
Dalam dakwaan alternatif, terdakwa dijerat Pasal 606 Ayat (2) KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
