MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Nama anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Budi Hoiru, mencuat dalam persidangan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI, Sumatera Selatan.
Nama tersebut disebut oleh saksi Utari, istri terdakwa Ardi Ferdian, saat memberikan keterangan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Kamis (12/11/2026).
Dalam persidangan itu, Utari menyebut sejumlah paket pekerjaan yang menjadi objek perkara merupakan milik Budi Hoiru, yang saat ini masih menjabat sebagai anggota DPRD PALI.
Sidang perkara yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian hasil uji beton, hingga pelaksanaan proyek yang tidak sesuai kontrak tersebut dipimpin majelis hakim Pitriadi SH MH. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari PALI menghadirkan sejumlah saksi untuk menggali fakta dalam perkara yang menjerat lima terdakwa.
Kelima terdakwa tersebut yakni Sephy Hendika selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perkimtan PALI, Ardi Ferdian selaku ASN pada dinas yang sama, Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI, serta dua pihak swasta, Subela dan Yusrizal.
Adapun saksi yang dihadirkan di antaranya Irma, Juanani, Reza, Utari, Saputra, dan Aziz.
Dalam persidangan, saksi Reza mengaku pernah diminta membuat dokumen penawaran untuk delapan paket pekerjaan. Permintaan tersebut, menurut keterangannya, datang dari pihak pemborong dan Yusrizal.
Reza menjelaskan, dirinya menggunakan laptop pribadi untuk menyusun sekaligus mengunggah dokumen penawaran tersebut. Laptop itu kini telah diamankan oleh pihak Kejari PALI.
“Yang meminta dan menyuruh saya membuat dokumen penawaran adalah Yusrizal. Untuk membuat dokumen penawaran tersebut menggunakan laptop dan saat ini telah diamankan oleh pihak Kejari PALI,” terang Reza di hadapan majelis hakim.
Sementara itu, saksi Utari yang merupakan istri terdakwa Ardi Ferdian mengatakan dirinya tidak pernah menolak surat keputusan (SK) terkait pekerjaan karena dokumen tersebut berasal dari kepala dinas.
Namun, keterangan Utari kemudian mengungkap nama Budi Hoiru dalam kaitannya dengan paket pekerjaan yang sedang diperiksa di persidangan.
“Paket pekerjaan tersebut milik anggota DPRD PALI bernama Budi Hoiru,” ungkap Utari.
Ia menjelaskan, kepala dinas pernah memerintahkannya untuk mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan di lapangan kepada Budi Hoiru melalui PPK Ardi Ferdian.
Menindaklanjuti perintah tersebut, Ardi kemudian menghubungi Budi untuk menanyakan siapa pihak yang melaksanakan pekerjaan di lapangan. Dari komunikasi itu, Budi disebut mengarahkan kepada Yusrizal.
“Kemudian Ardi menelepon Budi untuk mengonfirmasi siapa pelaksana di lapangan. Ternyata anggota DPRD tersebut mengarahkan kepada Yusrizal,” urai Utari.
Mendengar penyebutan nama tersebut, majelis hakim kemudian memastikan identitas anggota dewan yang dimaksud saksi.
“Siapa anggota dewan tersebut?” tanya hakim.
“Budi Hoiru, anggota DPRD PALI, Yang Mulia,” jawab Utari.
Selain mengungkap nama tersebut, Utari juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima fee dari terdakwa Yusrizal.
Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim menunda persidangan dan menjadwalkan sidang lanjutan pada pekan depan.
Dalam surat dakwaannya, JPU menguraikan bahwa terdakwa Subela diduga bertindak seolah-olah sebagai Direktur CV Nengkoda Jaya. Bahkan, Subela disebut memalsukan tanda tangan direktur perusahaan tersebut untuk melaksanakan enam paket proyek konstruksi.
Enam paket pekerjaan itu terdiri dari lima proyek pembangunan drainase di lingkungan Dinas Perkimtan Kabupaten PALI dan satu paket rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal, Kabupaten PALI.
Dalam pelaksanaannya, Subela didakwa bekerja sama dengan Sephy Hendika selaku PPK Dinas Perkimtan untuk lima proyek drainase. Sementara proyek rehabilitasi ruang kelas di SDN 13 Penukal disebut melibatkan kerja sama dengan Arif Gunawan selaku PPK Dinas Pendidikan PALI.
JPU juga menguraikan adanya dugaan pemberian imbalan berupa fee kepada kedua terdakwa yang menjabat sebagai PPK pada dinas berbeda.
Berdasarkan hasil audit Inspektorat Kabupaten PALI, pelaksanaan enam paket proyek yang dinilai tidak sesuai kontrak mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp576 juta.
Selain itu, terdapat empat proyek lainnya dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp332 juta. Dengan demikian, total kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi tersebut mencapai lebih dari Rp900 juta.
Atas perbuatannya, para terdakwa didakwa melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikaitkan dengan Pasal 603 atau Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 serta Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
