Reporter : Mokhsen Rumeu
FAKFAK Mattanews.co – Perjuangan untuk mengangkat pegawai honorer dan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua Barat, cukup lama diperjuangkan sejak dari tahun 2011 hingga 2018 dikepemimpinan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Sabtu (08/08/2020).
Senator Papua Barat, Sanusi Rahaningmas mengungkapkan, perjuangan dalam mengangkat pegawai honorer dan penerimaan CPNS di Papua Barat tersebut, bertujuan agar penelian hasil seleksi untuk Orang Asli Papua (OAP) Passing Greatnya tidak boleh sama dengan ketentuan nasional, serta memperhatikan kuota 80 persen OAP untuk diakomodir masuk dalam penerimaan CPNS dan 20 persen untuk Bukan OAP.
“Jadi, perjuangan itu sudah sejak lama dilakukan bersama pemerintah Papua Barat dan sampai saat ini, baru bisa diterapkan sebagian dari poin poin yang diperjuangkan. Sebab dari pergantian menteri ke menteri dengan kebijakan yang berbeda,” ujarnya.
Lebih lanjut, Senator Papua Barat itu mengatakan, sejak itu juga telah dilakukan tes secara off line untuk Papua Barat dan memperhatikan standar kelulusan secara nasional.
“Kalau standar kelulusannya pada angka 80 secara nasional, maka khusus OAP berada pada angka 60. Khusus Papua dan Papua Barat, di lakukan tes secara Off Line dan diserahkan kepada daerah dalam menetukan hasil kelulusan dimaksud,” beber Mantan Anggota DPRD Papua Barat tiga periode ini.
Menurut Sanusi, menjadi buah Malakama adalah ketika tidak diberlakukannya tes secara Off line di Papua Barat dan tetap dengan tes Online, sehingga membuat anak OAP terbentur dengan standar nilai kelulusan yang sudah ditentukan.
“Hal demikian mengakibatkan korban adalah Anak OAP dan juga anak Nusantara lainya yg lahir,besar dan sekolah di Papua Barat, ini ibaratnya buah malakama,” tandas
Anggota DPD RI yang biasa disapa MSR.
Dirinya berharap agar pemerintah Papua Barat, dapat untuk melihat dengan baik, agar tidak menimbulkan keresahan yang mengakibatkan gangguan Kamtibmas di Propinsi Papua Barat.
Editor : Selfy
