MATTANEWS.CO,FAKFAK – Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay/Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat mendorong Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk segera menganggarkan dana Hibah untuk pembangunan Rumah Adat Suku-Suku Asli Papua di Provinsi Papua Barat.
“Hal ini guna untuk mempermudah masyarakat adat Papua melakukan berbagai macam aktivitas Kerja Masyarakat Adat Papua di setiap Rumah Adatnya masing-masing,” ujar Mananwir Paul Finsen Mayor, Rabu (11/5/2022)
Ketua DAP Wilayah III Doberay Mananwir Paul Finsen Mayor menyatakan bahwa, Pembangunan Rumah Adat Suku-Suku Asli Papua ini untuk memunculkan kesadaran Masyarakat Adat Papua agar kembali ke rumah adat masing-masing dalam menjaga Kelestarian dan mengembangkan Budaya adat istiadatnya.
“Kalau Rumah adat Suku-Suku Asli Papua dibangun oleh pemerintah Propinsi Papua Barat, Maka akan sangat bermanfaat sebagai Destinasi Wisata dan Icon Papua Barat,” ungkapnya
“Itu penting untuk menggambarkan wajah dari Provinsi Papua Barat sebagai Wilayah Otonomi Khusus Papua,” sambung Mananwir Paul Finsen
Dijelaskannya bahwa, Otonomi Khusus Papua itu sendiri merupakan perwujudan dari Pengakuan Negara Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Papua. Dengan demikian negara memberikan Keleluasaan bagi Orang Asli Papua untuk membangun dan menjadi Tuan di Negeri sendiri.
Adapun Kekhususan di Tanah Papua itu bicara tentang Hukum Adat Papua itu sendiri. Maka, penting sekali anak-anak Adat Papua di pemerintahan Provinsi Papua Barat menyiapkan dana untuk pembangunan Rumah Adat Suku-Suku Asli Papua Barat sebagai destinasi wisata dan Icon Papua Barat.
Kami mengharapkan agar dinas terkait, seperti Dinas pariwisata dan kebudayaan Provinsi Papua Barat untuk segera mengambil langkah pengajuan pembangunan Rumah Adat Suku-Suku Asli Papua barat agar kedepannya dapat digunakan sebagai tempat pagelaran Pentas Senin Budaya Papua.
Dinas teknis yang menangani seperti dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Harus mengambil peran penting untuk pembangunan Rumah Adat Suku-Suku Asli Papua Barat.
“Tahun ini sudah harus dianggarkan dalam APBD Provinsi Papua Barat,” tandasnya
