MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Aparat penegak hukum diminta untuk memperhatikan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Purwakarta.
Terutama, anggaran kerjasama iklan untuk media massa. Dalam kegiatan kerjasama iklan di Diskominfo Purwakarta, terdapat dugaan adanya praktik kolusi.
Para awak media juga mengkritisi persyaratan dan administrasi yang rumit serta mengada-ada untuk perusahaan media yang ingin menggaet iklan dari Pemda setempat tersebut.
Berita beredar bahwa diduga oknum di Diskominfo Purwakarta telah menggunakan bendera perusahaan dari luar daerah untuk mengelola pencairan anggaran kegiatan senilai berkisar Rp 2,3 miliar.
Isu tersebut telah menjadi perbincangan di kalangan awak media. Beberapa organisasi profesi wartawan dan media menilai ada kejanggalan dalam rencana pelaksanaan kegiatan kerjasama iklan di Diskominfo.
“Memang sedang ramai membahas itu. Bahkan tidak sedikit rekan-rekan wartawan yang berpendapat bahwa Aparat Penegak Hukum harus turun tangan mengawal setiap kegiatan di Diskominfo dari tahun ke tahun,” kata Taufik Ilyas, salah satu wartawan senior di Purwakarta, Rabu (29/05/2024).
