MATTANEWS.CO, SURABAYA — Andalan Kelompok UPPKA (AKU) menggelar Konsolidasi Nasional AKU Tahun 2026 di Surabaya, 3–5 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan arah kebijakan, serta mendorong pengembangan usaha kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor KB (UPPKA) di berbagai daerah.
Konsolidasi nasional tersebut diikuti oleh pengurus AKU dan perwakilan kelompok UPPKA dari seluruh Indonesia. Selain menjadi ajang penguatan kelembagaan, kegiatan ini juga membuka ruang diskusi mengenai peluang usaha, peningkatan kapasitas, serta strategi agar kelompok UPPKA mampu bertahan dan berkembang di tengah dinamika ekonomi.
Ketua Umum Pengurus Pusat AKU, Ir. Ambar Rahayu, MNS, menegaskan bahwa konsolidasi nasional merupakan langkah penting untuk memperkuat institusi AKU sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing kelompok UPPKA.
“Konsolidasi ini bertujuan menyatukan langkah dan strategi, memperkenalkan peluang-peluang yang dapat dikembangkan ke depan, serta memperkuat kelembagaan AKU. Kami juga memberikan penguatan karakter UMKM, karena karakter yang kuat menjadi fondasi utama agar usaha dapat berkelanjutan,” ujar Ambar.
Dukungan pemerintah terhadap penguatan ekonomi keluarga ditegaskan oleh Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wahidah Paheng. Ia menyampaikan bahwa BKKBN berkomitmen mendampingi AKU dan kelompok UPPKA secara berkelanjutan melalui kebijakan, pembinaan, serta kolaborasi lintas sektor.
“Secara nasional terdapat sekitar 43 ribu kelompok UPPKA yang berperan penting sebagai wadah pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya bagi keluarga muda. Dukungan BKKBN tidak hanya berupa kebijakan, tetapi juga kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, mitra CSR, serta pelatihan yang relevan, termasuk literasi keuangan dan pemanfaatan produk keuangan digital,” jelas Wahidah.
Menurut Wahidah, pemberdayaan ekonomi keluarga dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni peningkatan literasi dan pengelolaan keuangan keluarga serta pengembangan usaha ekonomi produktif. Dalam konteks tersebut, AKU dinilai memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan kelompok UPPKA di tingkat akar rumput.
Lebih lanjut, Wahidah menambahkan bahwa UPPKA tidak hanya berfungsi sebagai sarana kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi media strategis dalam menyosialisasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dra. Maria Ernawati, MM, berharap konsolidasi nasional ini dapat mendorong kelompok UPPKA untuk meningkatkan kapasitas dan skala usahanya.
“Di Jawa Timur terdapat sekitar 3.600 kelompok UPPKA yang aktif dan sekitar 5.000 kelompok yang masih perlu terus didorong pengembangannya. Melalui konsolidasi ini dan dukungan kebijakan dari kementerian, kami berharap kelompok UPPKA dapat ‘naik kelas’ menjadi usaha yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing,” ungkapnya.
Melalui Konsolidasi Nasional AKU 2026, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara AKU, BKKBN, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat ekonomi keluarga sekaligus mewujudkan ketahanan keluarga yang berkelanjutan.
