MATTANEWS.CO, JAMBI – Dalam langkah strategis memperkuat akses keadilan bagi masyarakat di pelosok Provinsi Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jambi menggandeng Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perlindungan Anak dan Perempuan (PMD-P3A) Provinsi Jambi untuk memperkokoh layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa dan kelurahan.
Koordinasi dan konsultasi yang digelar pada Senin (11/08/2025) ini menghadirkan langsung Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Dina Rasmalita, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Jambi. Didampingi penyuluh hukum, pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan langkah guna menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan responsif bagi masyarakat.
Posbakum selama ini menjadi ujung tombak dalam memberikan pendampingan hukum secara gratis dan mudah diakses, terutama bagi warga di desa-desa yang kerap menghadapi kesulitan memperoleh layanan hukum formal.
“Kami sadar, untuk membangun kesadaran hukum yang kuat, tidak cukup hanya dengan regulasi, tapi juga butuh layanan yang menjangkau langsung masyarakat di akar rumput,” ujar Dina.
Kolaborasi dengan Dinas PMD-P3A dinilai sangat krusial karena aparatur desa, lurah, hingga paralegal yang mereka bina memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi dan mendampingi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.
“Ini adalah sinergi yang tepat untuk memastikan Posbakum bisa berfungsi optimal, terutama melindungi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang seringkali terpinggirkan dalam akses hukum,” tambah Dina.
Tak hanya berbicara soal layanan, pertemuan ini juga membahas penguatan kapasitas para paralegal dan penyuluh hukum melalui pelatihan intensif, serta penerapan sistem monitoring untuk menjamin mutu layanan bantuan hukum yang diberikan. Semua langkah ini dirancang agar program bantuan hukum tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya di lapangan.
Kepala Dinas PMD-P3A Provinsi Jambi menyambut positif komitmen ini dan menyatakan kesiapannya mendukung penuh langkah Kanwil Kemenkum Jambi dalam mengoptimalkan layanan Posbakum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kegiatan koordinasi ini menjadi momentum penting yang memperlihatkan bagaimana sinergi antarinstansi mampu membuka pintu keadilan lebih luas bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses layanan hukum.
Dengan langkah kolaboratif yang terus diperkuat, diharapkan kesadaran hukum masyarakat Provinsi Jambi meningkat, dan akses terhadap keadilan bisa lebih merata, adil, serta berkeadaban. (*)
