BERITA TERKINI

Sodik Masih Pantas Dapatkan KKS

×

Sodik Masih Pantas Dapatkan KKS

Sebarkan artikel ini

Reporter : Asni

OKI, Mattanews.co – Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di keluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk warga yang kurang mampu dengan harapan mampu mengurangi kemiskinan di Indonesia ini di OKI menjadi pertanyaan warga. Diketahui bersama, selain Kartu Keluarga Sejahtra (KKS) pemerintah juga mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan juga Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Diketahui juga, jika Kartu keluarga sejahtera (KKS) diperkirakan menggunakan dana anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga yang memegang kartu (KKS) tersebut berhak menerima Rp 200rb/bulannya.

Namun sepertinya banyak masyarakat yang tidak tahu pungsi dari kartu tersebut,hanya menunggu jika ada pemberitahuan dari desa dan jika tidak maka mereka cuma diam, itupun sampai bertahun tahun dengan alasanya tidak mengerti.

Seperti yang di temui tim media ini pada Senin (22/07/2019), Sodik (82) seorang warga di desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya OKI menuturkan, dirinya hanya menikmati KKS sebanyak 2 kali dan setelahnya tak pernah menerima bantuan dana (KKS) lagi. ” Itupun sudah 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah menerima bantuan apapun,” ujar dia.

Lanjut Sodik, untuk saat ini ia hanya menerima bantuan beras rasta saja itupun dirinya meminta langsung kepada kepala desa (Kades). “Saya minta langsung, kalau tak dikasih saya bilang mau saya laporkan, barulah keluarga saya dapat,” terangnya.

Dari pantauan tim media saat menyambangi kediamannya jelas terlihat Sodik ini memang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah karena kondisi yang kurang mampu dengan tinggal dirumah petak yang seadanya (bekas rumah tran) zaman dulu. Dirinya juga mempertanyakan kenapa ia tidak pernah lagi dapat bantuan dari kartu KKS tersebut.

Jika melihat dari sisi kehidupannya beliau yang sudah berumur 81 tahun itu masih punya semangat kerja sebagai seorang petani demi menghidupi keluarganya, apa tidak layak ia menerima bantuan yang lain seperti program keluarga harapan (PKH) misalnya.

Seharusnya pihak terkait di desa tersebut harus lebih jelih memperhatikan masyarakat yang memang seharusnya layak untuk di bantu jangan sampai bantuan pemerintah tersebut jatuh kepada orang yang tidak tepat sasaran ataupun diabaikan.

Bagaimana dengan program Presiden Joko Widodo bisa terealisasi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia jika masih banyak masyarakat miskin yang terabaikan.

Dilihat dari masa berlakunya kartu keluarga sejahtra (KKS) tersebut dari 2014-2019 seharusnya masih berfungsi tapi kenapa tidak ada dana yang ditrima oleh pemegang kartu tersebut. Kalau pun tidak berfungsi lagi kenapa tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari instansi terkait.

Editor : Anang