MATTANEWS.CO, SULBAR – Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Sulbar melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) program peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat, di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah, 1-2 Maret 2022.
Kegiatan tersebut untuk mendorong peningkatan produktivitas, dan harga tandang buah segar (TBS) perkebunan kelapa sawit di Sulbar.
Suhardi Duka mengatakan, sawit adalah produk unggulan Indonesia, hanya saja antara konglomerasi dengan petani belum ada keseimbangan.
“Masih terlalu kuat konglomerasi dan terlalu banyak keuntungan yang diambil dibandingkan para petani,” katanya, Kamis (3/3/2022).
Lanjutnya, Komisi IV akan merevisi Peraturan Menteri Pertanian tentang penentuan harga CPO di tingkat petani, sehingga harga TBS yang saat ini Rp3 ribu bisa naik menjadi Rp3.500 per kg.
“Sawit adalah produk masa depan karena bisa dimakan, bisa untuk kosmetik dan menggerakkan turbing,” ujarnya.
Terkait kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk non subsidi dikeluhkan petani, menurutnya harga pupuk subsidi belum naik. Namun memang tidak semua rakyat bisa mendapatkan pupuk subsidi.
“Datanya 24 juta hektar di RDKK, pemerintah mampu subsidi hanya 9 juta hektar. Maka dibatasi, yang punya 1 atau 2 hektar ke bawah bisa mendapat pupuk subsidi. Itu pun diusulkan dalam bentuk RDKK, kemudian RDKK nya ini kacau,” jelasnya.
Menurut dia, penyebab langka dan mahalnya harga pupuk non subsidi karena mahalnya harga gas dunia yang merupakan bahan utama pupuk, pihaknya meminta PT Pupuk Indonesia kontrak dengan Pertamina.
“Khusus bahan bakar pupuk dibeli 6 Dolar per Million British Thermal Unit (MMBTU) untuk gas, tetapi pertamina tidak mampu. 2023 nanti, hanya UREA dan NPK yang disubsidi karena merupakan pupuk dasar, sedangkan KCL dan SP36 dijual secara pasar,” pungkasnya. (*)
