MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Selatan kini bukan hanya menjadi kebijakan prioritas, tetapi telah membentuk ekosistem baru yang berpengaruh langsung pada sektor ekonomi, sosial, hingga tata kelola pemerintahan berbasis data.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Daerah Evaluasi Survei Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program MBG Tahap II Tahun 2025 di Hotel Santika Premier Palembang, Senin (8/12/2025). Dalam forum tersebut, Sumatera Selatan dinyatakan sebagai provinsi dengan capaian sasaran MBG terbesar di Pulau Sumatera.
Kepala BPS Sumsel, Moh. Wahyu Yulianto, mengungkapkan bahwa MBG telah melahirkan efek berantai terhadap sektor ekonomi daerah. Hasil survei menunjukkan lonjakan pertumbuhan di sejumlah sektor strategis, seperti industri makanan dan minuman (9,6 persen), perdagangan (10,3 persen), jasa angkutan (9,1 persen), hingga sektor penyediaan makan dan minum yang tumbuh paling tinggi, yakni 12,6 persen.
“UMKM menjadi bagian dari rantai pasok, konsumsi masyarakat meningkat, dan belanja pemerintah semakin produktif. Program ini bukan hanya soal gizi, tapi akselerator ekonomi daerah,” kata Yulianto.
Dalam paparannya, ia juga menegaskan bahwa 500 dari target 808 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) telah beroperasi dan melayani 1,5 juta penerima manfaat setiap hari.
Menyikapi capaian tersebut, Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru menegaskan bahwa keberhasilan MBG membuktikan betapa pentingnya pembangunan yang berbasis data.
“Data memberi arah dan ukuran. Tanpa data, kita bisa saja merasa sudah sukses, padahal belum bergerak. Data itu bukan pelengkap, tetapi fondasi kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya kepala daerah yang menilai penurunan angka kemiskinan berdasarkan persepsi, bukan indikator.
“Tanpa literasi data, kita bisa mengira melihat lampu padahal itu hanya kunang-kunang,” ujar Herman Deru mengibaratkan.
Dalam forum itu, Gubernur mengingat kembali perjalanan beberapa program terdahulu yang sempat diremehkan, seperti Sumsel Mandiri Pangan.
“Dulu program ini dianggap kecil dan tidak berpengaruh. Tapi saat dilakukan massif dan terstruktur, dampaknya besar. Kuncinya konsistensi dan kolaborasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa perubahan pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif menjadi alasan Sumsel berhasil mengendalikan inflasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi di atas nasional yakni 5,2 persen pada Triwulan III 2025, sementara inflasi tetap moderat di 2,91 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS RI, Moh. Edy Mahmud, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumsel yang dinilai berhasil menghadirkan tata kelola berbasis data yang konkret dan bukan seremonial.
Ia menyebut pencapaian Sumsel tidak berdiri sendiri, tetapi sejalan dengan penghargaan nasional yang diperoleh sepanjang 2025, seperti TPID Award, TP2DD Award, dan TKAD Award.
“Sumatera Selatan membuktikan bahwa data bukan hanya untuk laporan, tetapi untuk mengubah kebijakan menjadi solusi nyata,” tegasnya.
Gubernur kembali menekankan pentingnya pengawasan berjenjang untuk memastikan penyelenggaraan MBG berjalan konsisten dan terukur.
“Provinsi mengawasi kabupaten/kota, kabupaten/kota mengawasi pelaksana. Dengan pola ini, target 808 SPPG bukan hanya bisa dicapai, tetapi dipercepat,” ujarnya.
