* Sekretaris BADAK : Persoalkan Transparansi Dana BOS dan BPOPP Tahun 2022 dan 2023
MATTANEWS.CO, TULUNGAGUNG – Merasa surat diabaikan oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Kabupaten Tulungagung, Perkumpulan Barisan Anak Daerah Analis Kebijakan (BADAK) Kabupaten Tulungagung akan melaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Timur di Sidoarjo.
Pernyataan itu dikatakan
Muhammad Ikhsanul, Sekretaris Perkumpulan BADAK Muhammad saat dijumpai awak media di salah satu kedai kopi di Kabupaten Tulungagung, Selasa (4/6/2024) Siang.
“Jadi begini, sebelumnya kami telah bersurat ke SMK Negeri 2 Tulungagung menanyakan transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2022 dan 2023. Pada 15 Mei 2024 surat kami sudah diterima oleh SMK Negeri 2 Tulungagung, tapi melewati 10 hari jam justru tidak ada tanggapan sama sekali dari lembaga kejuruan tersebut,” ujarnya.
Dia menambahkan pihaknya menuding SMK Negeri 2 Tulungagung terkesan berbelit-belit atas surat yang belum ada tanggapan sama sekali, mengenai surat permintaan transparansi secara terperinci atas penggunaan Dana BOS dan BPOPP SMK Negeri 2 Tulungagung tahun 2022 dan 2023.
“Wajar kan kami meminta itu, maka kami bersurat sebab merupakan tugas, pokok, dan fungsi sebagai kontrol sosial terhadap lembaga tersebut,” urainya.
“Kami hanya memohon informasi secara tertulis dan terperinci terkait penggunaan Dana BOS dan Dana BPOPP tahun 2022 dan 2023, sekaligus meminta salinan laporannya,” tandasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan ia merasa sudah melewati batas waktu 10 hari jam kerja ternyata dari pihak SMK Negeri 2 Tulungagung belum ada sama sekali balasan terkait surat tersebut.
“Kami merasa sama sekali tidak ada respons dari SMK Negeri 2 Tulungagung maka kami akan bersurat ke KIP Jawa Timur. Kami berharap agar semua lembaga menengah atas baik SMA maupun SMK Negeri di Kabupaten Tulungagung agar mematuhi amanat undang-undang tentang keterbukaan informasi publik dan menjunjung tinggi prinsip negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.
