MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Unjuk rasa jilid II Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) diwarnai aksi simbolis penanggalan kartu pers oleh para jurnalis di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumsel, Rabu (11/11/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk kekecewaan sekaligus desakan kepada Polda Sumsel, agar segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan pengeroyokan terhadap dua wartawan Pal TV dan Tribun Sumsel yang terjadi pada awal Oktober 2026.
Dalam demonstrasi yang diikuti sejumlah organisasi wartawan itu, massa menyoroti lambannya kejelasan penanganan perkara. Mereka mendesak kepolisian tidak hanya mengungkap para pelaku, tetapi juga menyampaikan perkembangan penyelidikan secara transparan kepada publik.
Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, menegaskan, aksi lanjutan ini merupakan komitmen insan pers untuk terus mengawal proses hukum atas dugaan kekerasan terhadap jurnalis.
Ia menilai, Polda Sumsel perlu memberikan informasi secara terbuka mengenai perkembangan penyelidikan agar tidak muncul ketidakpastian di kalangan wartawan maupun masyarakat.
“Bukan hanya pengusutan tuntas, tetapi kami juga meminta transparansi. Sudah sejauh mana pengusutannya?” tegas Ardhy saat menyampaikan orasi di depan Mapolda Sumsel.
Ardhy juga meminta penyidik tidak hanya berfokus pada pelaku di lapangan. Seluruh rangkaian kejadian harus ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan keterlibatan aktor intelektual yang diduga menjadi pihak di balik penyerangan terhadap kedua wartawan tersebut.
Aksi menanggalkan kartu pers menjadi salah satu simbol kuat dalam demonstrasi kali ini.
Dihadapan aparat kepolisian, para peserta melepaskan kartu identitas jurnalistik yang selama ini menjadi bagian dari profesi mereka.
Simbol tersebut menggambarkan keprihatinan sekaligus protes terhadap tindakan kekerasan yang dialami wartawan ketika menjalankan tugas. Massa ingin mengingatkan bahwa jurnalis harus mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik.
Koalisi Pers Sumsel menegaskan, penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sebatas mengungkap pelaku di lapangan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Dalam orasinya, Ardhy bahkan memberikan waktu selama satu minggu kepada Polda Sumsel untuk memberikan kejelasan terkait perkembangan pengusutan kasus pengeroyokan tersebut.
“Apabila dalam satu minggu ini tidak mendapatkan kejelasan, kami akan membawa masalah ini ke tingkat nasional,” tegasnya.
Saat berita ini diturunkan, unjuk rasa jilid II Koalisi Pers Sumsel masih berlangsung di depan Mapolda Sumsel. Para peserta aksi menunggu adanya respons serta langkah konkret dari pihak kepolisian terhadap tuntutan yang disampaikan.
Bagi Koalisi Pers Sumsel, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nasib dua wartawan yang menjadi korban. Lebih dari itu, kasus tersebut dinilai menjadi ujian bagi jaminan kebebasan pers dan perlindungan keselamatan seluruh jurnalis saat menjalankan tugas jurnalistik.
