Tanggapi Aksi Demo, Kejati Sumsel : Tidak Ada yang Menyatakan Jupperlius harus Dibebaskan

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Aksi demo yang digelar di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel oleh rombongan massa yang mengatasnamakan Aliansi Untuk Keadilan (AUK) aksi demo yang digelar hari ini untuk menanggapi hasil putusan terdakwa Jupperlius yang diputus oleh Pengadilan Tinggi (PT), dalam amar putusannya menerangkan bahwa terdakwa Jupperlius tidak bisa di pidana karena mengalami gangguan jiwa dan harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Aksi demo yang digelar di Kejati Sumsel tersebut melibatkan ratusan massa dari berbagai element masyarakat dan digawangi oleh Sukma Hidayat dalam tuntutannya mengatakan, meminta kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel untuk segera menjalankan hasil putusan dari Pengadilan Tinggi dan apabila pihak Kejati tidak mau mengeksekusi maka bisa dikatakan bahwa pihak Kejaksaan tidak patuh/ tunduk terhadap hasil putusan lembaga Peradilan.

“Meminta kepada Kejati Sumsel untuk segera menjalankan hasil putusan dari Pengadilan Tinggi (PT) yang menyatakan bahwa terdakwa Jupperlius tidak bisa dipidana karena mengalami gangguan jiwa dan harus menjalani perawatan di RSJ,” ungkap Sukma saat orasi.

Menanggapi aksi demo tersebut pihak Kejati Sumsel yang diwakili oleh KasiPenkum yaitu Moch Radyan SH MH mengatakan dan menegaskan, dalam perkara tersebut pihaknya masih dalam melakukan upaya hukum Kasasi atas putusan tingkat banding PT Palembang, karena pihak Kejati menilai ada yang salah dalam putusan banding tersebut dan cacat hukum, yang tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 197 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Salah satunya harus disertakan dengan putusan perintah agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, sementara dalam putusan banding tersebut hal itu tidak ada disebutkan bahwa yang bersangkutan harus dikeluarkan dalam tahanan,” ungkap KasiPenkum

Oleh sebab itu tidak ada landasan hukumnya pihak Kejati (Sumsel) harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan Lapas, faktanya sampai di tingkat Pengadilan Tinggi pun terdakwa Jupperlius dilakukan penahanan.

Radyan tidak menyalahkan bagaimana pihak Pengadilan Tinggi memeriksa perkara tersebut, yang mana dasar dari putusan itu adalah hasil putusan pengadilan tingkat pertama yang justru menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa Jupperlius.

“Siapa yang benar antara PT dan PN Palembang itulah fungsi dari Mahkamah Agung yang saat ini sudah kami ajukan permohonan Kasasi,” pungkas Radyan.

Bacaan Lainnya
Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Pos terkait