BERITA TERKINIEKONOMI & BISNISHEADLINENUSANTARA

Tantangan OJK Menjaga Masyarakat Sumsel di Era Digital

×

Tantangan OJK Menjaga Masyarakat Sumsel di Era Digital

Sebarkan artikel ini

Akses Keuangan Makin Luas, Literasi Belum Merata

MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Kemudahan mengakses layanan keuangan digital kini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mulai dari transaksi perbankan, pembayaran digital, pembelian barang melalui cicilan, hingga pinjaman daring, semuanya dapat dilakukan hanya melalui telepon genggam.

Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat persoalan yang tidak kalah penting, yakni kemampuan masyarakat memahami risiko, biaya, hak, serta tanggung jawab dalam menggunakan produk keuangan.

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen. Sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah berkembang pesat. Akan tetapi, tingkat pemahaman keuangan masih belum sepenuhnya sejalan dengan luasnya akses yang tersedia.

Kondisi ini menjadi perhatian penting, termasuk bagi masyarakat Sumatera Selatan, yang kini semakin dekat dengan berbagai layanan keuangan berbasis digital. Kemudahan transaksi seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan, bukan justru membuka ruang bagi persoalan keuangan baru.

Kemudahan Akses Tidak Selalu Berarti Pemahaman

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat mengelola uang. Membuka rekening, melakukan pembayaran, mengajukan pembiayaan, hingga berinvestasi kini dapat dilakukan tanpa harus mendatangi kantor layanan secara langsung.

Di satu sisi, perkembangan tersebut mendorong inklusi keuangan. Namun, di sisi lain, masyarakat juga dituntut memiliki kemampuan untuk membedakan produk keuangan yang legal, memahami konsekuensi transaksi, serta mengukur kemampuan finansial sebelum mengambil keputusan.

SNLIK 2026 mencatat tingkat literasi keuangan kelompok usia 15–17 tahun sebesar 56,04 persen, lebih rendah dibandingkan kelompok usia 18–25 tahun yang mencapai 73,32 persen. Sementara itu, kelompok usia 26–35 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 78,70 persen.

Temuan tersebut menunjukkan pentingnya edukasi keuangan sejak usia sekolah. Generasi muda tidak cukup hanya dibekali kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga perlu memahami bagaimana mengelola uang, menyusun prioritas, mengenali risiko, serta menghindari keputusan finansial yang impulsif.

Di tengah budaya konsumsi digital yang semakin kuat, kemampuan mengelola keuangan menjadi keterampilan penting yang menentukan bagaimana seseorang menggunakan penghasilannya secara bijak.

Pinjaman Digital dan Risiko Keputusan Finansial

Salah satu layanan yang semakin dikenal masyarakat adalah pinjaman daring atau fintech lending. Kehadirannya menawarkan kemudahan memperoleh pembiayaan, tetapi tetap memiliki risiko apabila digunakan tanpa perencanaan yang matang.

Data SNLIK 2026 menunjukkan tingkat literasi sektor fintech lending mencapai 24,75 persen, sedangkan tingkat inklusinya sebesar 5,19 persen. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap layanan pinjaman digital dan tingkat penggunaannya memiliki karakteristik yang berbeda.

Di tengah kebutuhan ekonomi, pinjaman digital dapat menjadi alternatif pembiayaan. Namun, masyarakat perlu memastikan legalitas penyelenggara, memahami bunga dan biaya lainnya, membaca ketentuan pinjaman, serta menghitung kemampuan membayar sebelum menyetujui transaksi.

Persoalan muncul ketika pinjaman digunakan bukan berdasarkan kebutuhan produktif, melainkan untuk memenuhi konsumsi sesaat. Tanpa perhitungan yang tepat, kewajiban pembayaran dapat menumpuk dan mengganggu kondisi keuangan rumah tangga.

Risiko lainnya adalah penipuan berkedok layanan keuangan, penyalahgunaan data pribadi, serta tawaran pinjaman dari pihak yang tidak memiliki izin.

Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu berjalan beriringan dengan penguatan pelindungan konsumen. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi yang benar, saluran pengaduan, serta pemahaman mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan layanan keuangan.

Peran OJK Lebih dari Sekadar Pengawasan

Sebagai regulator sektor jasa keuangan, OJK memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. Pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, penguatan pelindungan konsumen, serta edukasi masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat.

Di tengah perkembangan layanan digital, tantangan pengawasan juga semakin kompleks. Produk keuangan berkembang cepat, pola transaksi berubah, dan berbagai modus penipuan semakin beragam.

Karena itu, pendekatan edukasi tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi yang bersifat umum. Informasi mengenai keuangan perlu disampaikan dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan dekat dengan persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari.

Pelajar membutuhkan pemahaman tentang pengelolaan uang dan risiko transaksi digital. Pekerja perlu mengetahui cara mengatur pendapatan, membangun dana darurat, dan memahami kewajiban kredit. Pelaku usaha mikro membutuhkan pengetahuan tentang pembiayaan, pencatatan keuangan, serta pemisahan uang pribadi dan usaha.

Pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing kelompok akan membuat edukasi keuangan lebih efektif dan memiliki dampak nyata.

Literasi Keuangan Harus Menjangkau Daerah

Sumatera Selatan memiliki masyarakat dengan karakteristik ekonomi yang beragam, mulai dari pekerja, pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga generasi muda yang mulai memasuki dunia kerja.

Perbedaan kebutuhan tersebut menuntut edukasi keuangan yang tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di daerah dengan akses informasi yang lebih terbatas.

Pemanfaatan komunitas, sekolah, perguruan tinggi, pasar, kelompok usaha, hingga ruang digital dapat menjadi sarana untuk memperluas edukasi. Informasi mengenai layanan keuangan legal, pengelolaan utang, investasi yang aman, dan perlindungan data pribadi harus hadir di tempat masyarakat beraktivitas.

Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku industri jasa keuangan, komunitas, dan media juga menjadi penting. Sebab, literasi keuangan bukan hanya tanggung jawab regulator, melainkan kebutuhan bersama untuk membangun masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi.

Membangun Masyarakat yang Tidak Mudah Terjebak

Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan nasional merupakan perkembangan positif. Namun, keberhasilan sektor keuangan tidak semata-mata diukur dari semakin banyaknya masyarakat yang memiliki rekening, menggunakan aplikasi, atau mengakses pembiayaan.

Hal yang lebih penting adalah bagaimana akses tersebut mampu membantu masyarakat mengambil keputusan yang tepat, mengelola risiko, dan meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat yang memahami keuangan akan lebih mampu membedakan kebutuhan dan keinginan, mempertimbangkan risiko sebelum berutang, mengenali investasi yang masuk akal, serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan instan.

Di Sumatera Selatan, penguatan literasi keuangan menjadi investasi jangka panjang. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, semakin besar peluang mereka memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kegiatan produktif.

Pada akhirnya, inklusi keuangan membuka pintu, tetapi literasi keuangan menentukan bagaimana masyarakat melangkah di dalamnya. Tantangan OJK dan seluruh pemangku kepentingan bukan hanya memperluas akses keuangan, melainkan memastikan masyarakat mampu menggunakan akses tersebut secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.

Penulis: M. Iqbal
Editor: Anang