Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kep Bangka Belitung, Ir Agung Setiawan yang di dampingi wakil ketua komisi, Ranto Sendhu mengatakan, beberapa waktu lalu DPRD bersama Gubernur dan OPD serta sejumlah pemilik pabrik kelapa sawit yang ada di Kep. Bangka Belitung telah mengadakan pertemuan guna membahas dampak dari penundaan sementara ekspor CPO, salah satunya mengenai harga beli TBS oleh pabrik kelapa sawit (PKS).
“Pemerintah harus mempertegas harga beli TBS petani oleh PKS dan kemudian dilaksanakan,” ujarnya.
Menurutnya jikalau hal ini dilakukan dan berdasarkan hasil hitungan yang komprehensif antara pemerintah bersama pengusaha PKS maka akan diperoleh harga yang cukup bagus. Hanya saja saat ini kebijakan pemerintah yang melakukan penundaan sementara ekspor CPO membuat produksi PKS menurun dan pembelian TBS milik petani mengalami penurunan hingga penghentian sementara.
“Ekspor dihentikan, produksi TBS petani melimpah dan tangki penyimpan CPO penuh dan terbatas, hal ini tentunya menjadi problem kita bersama,” ujarnya.
