MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Guna menekan angka tindak pidana kekerasan terhadap anak di Provinsi Sumsel, DPPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Sumsel harus melibatkan seluruh pihak, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, praktisi hukum, dinas sosial hingga pada masyarakat setempat.
DPPPA Sumsel mencatat, sepanjang tahun 2025 hingga pada bulan September ini, telah menerima sedikitnya 510 pengaduan, baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, 2024, hanya 545 pengaduan, itu dari awal Januari hingga pada Desember 2024.
”Peristiwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih terhitung tinggi. Oleh sebab itu, penanganan kasus tersebut membutuhkan kerjasama lintas sektoral dan perlunya peningkatan SDM dan sistem menejemen kasus yang terintegrasi,” papar Kepala Dinas PPPA Sumsel, Fitriana S Sos MSi, dalam sosialisasi dan diskusi bertajuk “Sinergitas Peningkatan Manajemen Kasus dalam Perlindungan Anak dan Perempuan di Sumatera Selatan” di Emilia Hotel.
Menanggapi angka tersebut, LBH Bima Sakti siap mendukung program kerja DPPPA Sumsel dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) tersebut, khususnya di Sumsel.
“Kami, LBH Bima Sakti pada pertengahan tahun ini telah menangani sedikitnya 15 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari kasus tersebut yang mendominasi adalah kasus anak, bahkan masih ada yang masih dalam proses,” papar Direktur Utama (Dirut) LBH Bima Sakti, M Novel Suwa didampingi Dr Conie Pania Puteri SH MH.
Dikatakan Dr Conie Pania Puteri, ada beberapa kasus juga yang masuk ke meja hijau (persidangan_red), proses di kepolisian dan ada juga selesai melalui Restoratif Justice (RJ).
”Sebagai Mitra dari Dinas PPPA Sumsel, kami, LBH Bima Sakti berkomitmen untuk mendukung program kerja DPPPA, mendampingi semua permasalahan hukum perempuan dan anak baik secara Preventif maupun Refreshif,” ujar Dr Conie Pania Putri SH MH.
