MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Merujuk terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Dana Cadangan Pilkada Purwakarta 2024, Pemkab Purwakarta belum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengamanan oleh TNI maupun Polri.
“Sejauh yang saya lihat di draft Raperda, belum (dianggarkan),” kata Ketua Studi Purwakarta, Hikmat Ibnu Arie, Kamis (02/06/2022).
Menurutnya, meski TNI dan Polri tidak secara langsung masuk dalam struktur lembaga penyelenggara pemilu, namun dua instansi ini vital perannya dalam hajat politik perebutan kekuasaan tingkat daerah ini.
Terlalu beresiko jika dua lembaga ini tidak diprioritaskan penganggarannya.
“Harus prioritas,” tandas Ariel.
Diketahui, jangankan untuk keamanan, untuk memenuhi kebutuhan penyelanggara pemilu saja, Pemda baru mengalokasikan setengahnya dari total kebutuhan KPU dan Bawaslu. Tepatnya baru Rp40 miliar dari Rp 70 miliar yang diperlukan.
Infonya, selebihnya dari kebutuhan itu akan dialokasikan di 2024.
“Persoalannya, siapa yang menjamin anggaran Pilkada di 2024 ada. Sedangkan jabatan Bupati Purwakarta sudah habis di September 2023,” tandas Ariel.
Sebagai penutup, Ariel menambahkan, Pemilu 2024 tahapannya sudah dimulai di tahun 2023. Mestinya dalam RABD 2023 Pemda berkoordinasi dengan para penyelenggara Pemilu untuk perencanaan anggaran awal pesta demokrasi tersebut. Sehingga tidak muncul (alasan klasik) ketidaktersediaan anggaran dikemudian hari.
