MATTANEWS.CO, SERGAI – Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H. Adlin Umar Yusri Tambunan hadir dalam rapat Triwulan III Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sergai Tahun 2021 dan Penentuan Program Unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sergai Tahun 2022, di Aula Sultan Serdang, Kompleks Kantor Bupati Sergai, Kecamatan Sei Rampah, Senin (4/10/2021).
H. Adlin Umar Yusri Tambunan menyampaikan TPAKD Kabupaten Sergai dibentuk sebagai forum koordinasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam percepatan akses keuangan di Sergai.
“Wujud sebuah kabupaten dambaan masyarakat di Sergai yang Maju Terus,” ucapnya
“TPAKD di Sergai, seperti diketahui, telah melaksanakan program kerja yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai triwulan II dengan sangat baik dan perlu peningkatan yang lebih baik lagi, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini,” katanya lagi.
Dikatakan H.Adlin baru baru ini OJK Kantor Regional 5 Sumut, baru menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Peningkatan Efektivitas TPAKD dan Coaching Clinic Pengoperasian Aplikasi Pelaporan TPAKD (SITPAKD) tahun 2021
“Di mana untuk pelaksanaannya diperlukan masukan dan laporan dari tiap-tiap OPD terkait dalam penyempurnaan laporan triwulan III,” jelasnya.
Laporan Triwulan III diminta agar segera disampaikan pada tanggal 8 Oktober 2021 kepada Bagian Perekonomian Setdakab Sergai.
Untuk dilaporkan ke OJK Kantor Regional 5 Sumut dan diminta kepada TPAKD agar menyampaikan program kerja kegiatan selama triwulan IV melalui aplikasi SiTPAKD sesuai lampiran yang telah diberikan.
“Berharap, laporan triwulan III program kerja TPAKD Sergai bisa menjadi barometer keberhasilan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Sergai,” pesannya.
“Karena hal ini juga diharapkan dapat membantu sampai kelapisan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini,” tandasnya.
Sementara, Kabag Perekonomian Sergai Rosdelimawati, SE, mengatakan TPAKD merupakan forum koordinasi antara pemerintah daerah, OJK, BI, Badan Pusat Statistik (BPS), kementrian/lembaga, industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi dan stakeholder terkait lainnya.
Hal itu guna meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Adapun tujuan TPAKD yakni mendorong ketersediaan akses keuangan seluas luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
