MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG– Saat banyak daerah di Indonesia kelimpungan akibat kebijakan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, justru bisa bernapas lega. Untuk tahun anggaran 2026, daerah ini tidak hanya selamat dari pemangkasan, tetapi malah mendapat durian runtuh berupa tambahan dana sebesar Rp132 miliar.
Kabar menggembirakan ini disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., seusai membuka Pendidikan dan Latihan Khusus (Diklatsus) Banser yang digelar PC GP Ansor Tulungagung di Kampus II STAI Diponegoro Ngantru, Jumat (10/10/2025) sore.
“Alhamdulillah, Tulungagung tidak kena efisiensi seperti daerah lain. Bahkan, kita justru mendapat tambahan sekitar Rp132 miliar,” ujar Gatut Sunu dengan nada lega.
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung diproyeksikan terkena pemotongan dana TKD hingga 24,6 persen atau sekitar Rp400 miliar dari total alokasi sekitar Rp1,6 triliun. Namun, berkat kerja keras dan lobi intensif ke sejumlah kementerian di Jakarta, ancaman itu berhasil dihindari.
Lobi ke Bappenas hingga DPR RI Berbuah Manis
Gatut Sunu mengungkapkan, dirinya tidak tinggal diam di tengah kebijakan efisiensi nasional. Ia aktif melakukan pendekatan ke berbagai instansi, seperti Bappenas, Kementerian PUPR, dan DPR RI, dengan membawa data akurat terkait kerusakan infrastruktur masif di Tulungagung.
“Kami terus berusaha mencari terobosan agar pembangunan tidak terhenti. Alhamdulillah, hasilnya positif. TKD kita tidak berubah dan malah bertambah,” jelasnya.
Tambahan dana tersebut, lanjut Gatut Sunu, akan difokuskan untuk mempercepat perbaikan infrastruktur prioritas, terutama jalan-jalan rusak, jalan sirip Jalur Lintas Selatan (JLS), serta infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani dan irigasi.
“Tidak hanya dari pusat, kami juga akan berusaha mencari dukungan anggaran tambahan dari Pemprov Jawa Timur,” imbuhnya.
Anggaran Tambahan Bukan untuk Dikorupsi
Meski anggaran meningkat signifikan, Bupati Gatut Sunu mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menilai negatif dengan asumsi bahwa dana besar identik dengan potensi korupsi.
“Jangan berpikir kalau anggaran besar, maka korupsinya juga besar. Tambahan ini hasil kerja keras kami untuk memastikan pembangunan berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kritik terhadap pemerintah daerah tetap dibuka lebar, namun harus bersifat konstruktif dan bertujuan untuk kemajuan bersama.
“Kita sudah bekerja, masih disalahkan. Tidak bekerja, juga disalahkan. Silakan kritik kami, tapi kritiklah yang benar-benar membangun,” pungkasnya.
Dengan tambahan Rp132 miliar dari pemerintah pusat, Tulungagung kini menjadi salah satu daerah yang paling siap melaju dalam pembangunan infrastruktur 2026—di saat banyak daerah lain justru harus menahan laju karena pemangkasan anggaran.
