MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Menutup tahun 2021, Forum Jurnalis Parlemen (FJP) mengadakan Forum Group Discussion Catatan Akhir Tahun Parlemen Sumsel 2021, bertempat di Roca Cafe, Jalan Demang Lebar Daun, Kota Palembang, Sumsel, Jumat (31/12/2021).
Pada agenda yang menyandang tema ‘Kinerja DPRD : Diantara Pusaran Kapitalisasi Politik dan Jeratan Kasus Hukum’ itu mengundang 3 narasumber. Diantaranya, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati, Ketua DPW PKB Sumsel, Drs. Raimon Holdan dan Pengamat Politik, Bagindo Togar.
RA Anita Noeringhati mengatakan, agenda yang dilakukan FJP merupakan upaya refleksi atas kinerja parlemen yang harus dilakukan secara rutinitas.
“Jurnalis melihat kinerja di DPRD dan mengoptimalkan kinerja DPRD. Saya terima kasih untuk refleksi ini,” ungkap wanita yang akrab disapa Anita.
Menurut Anita, peran media sangat penting bagi sarana kritik parlemen. Sehingga, ia meminta junalis untuk lebih kritis terhadap apa yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
“Cobalah jurnalis harus kritis. Kritis diteruskan dan dijalankan,” ujarnya.
Dalam agenda itu, Anita membahas terkait Perda yang disahkan pada Tahun 2021. Diantaranya, tentang wabah penyakit menular, tentang pembangunan dan tentang pondok pesantren.
“Sebetulnya ada 5 Perda yang bisa disahkan di 2021. Namun hanya ada 3 yang dianggap penting. Seperti Perda pertama tentang wabah penyakit menular, bagaiaman kita menyikapi covid 19. Yang kedua tentang pembangunan, yang alhamdulillah sudab mulai bisa lihat. Yang ketiga tentang pondok pesantren, dimana perda ini diapresiasi oleh masyarakat yang tentu akan dirasakan oleh pondok pesantren,” jelasnya.
Sementara ada 2 Perda yang belum disahkan, Anita melanjutkan, hal itu dikarenakan memerlukan kajian yang lebih mendalam. Adapun Perda tersebut diantaranya tentang marga dan tentang budaya.
“Yang belum tentang marga dan tentang budaya, masih memerlukan kajian yang mendalam. Akankah kita kembalikan, sedangkan Undang -Undang sudah berubah. Akan kita bahas kembali di 2022,” tuturnya.
Begitu juga diungkapkan, Drs. Ramlan Holdan, dimana banyak catatan yang didapat pada FGD itu. Seperti tentang Perda yang telah habis masa berlakunya.
“Yang kita dengar, saya kira banyak catata yang perlu diambil hikmah. Seperti ada beberapa Perda yang Expired,” ungkap Ramlan.
Maka dari itu dengan adanya refleksi itu, Ramlan berharap masukan dan kekurangan yang didapat didapatkan akan diperbaiki di tahun yang akan mendatang.
“Apa yang harus direkomendasi kita anggap perlu perbaikan. Insyaallah kedepan sama-sama saling mengingatkan dengan parlemen,” ujarnya.
Ditempat sama, Bagindo Togar, menyebut, agenda yang dilakukan FJP sangat penting. Dimana, pada kegiatan tersebut merefleksi kekurangan pada parlemen.
“Ini harus dijadikan tradisi setiap tahun,” singkat Bagindo.
Disi lain, Bagindo menyinggung dari 75 Anggota DPRD Sumsel yang duduk di kursi parlemen, hanya beberapa yang aktif. Ia menganggap, parlemen saat ini ‘Minus Parley and Minus War’.
“Sisanya kemana, untuk apa duduk di parlemen. Lebih baik gak udah jadi DPRD. Selama ini tidak ada gerakan,” tukasnya.
