KAPUAS HULU, MATTANEWS.CO – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, memimpin pelaksanaan Zoom Meeting koordinasi dan arahan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait perkembangan situasi terkini serta langkah pengendalian inflasi tahun 2025. Rapat virtual ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Kapuas Hulu, Selasa (2/9/2025).
Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melibatkan seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Tujuannya adalah memantau, mengevaluasi dan mengendalikan laju inflasi di tingkat daerah, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Dalam arahan Mendagri, pemerintah pusat menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha.
Fokus kebijakan diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok dan mengantisipasi potensi kenaikan harga menjelang akhir tahun.
Wabup Sukardi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan mendukung penuh arahan pusat dengan menerapkan kebijakan strategis di tingkat lokal.
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait, pelaku usaha, serta distributor untuk memastikan pasokan kebutuhan masyarakat aman,” jelasnya.
Langkah-langkah konkret yang disiapkan mencakup pemantauan harga pasar harian di sentra perdagangan utama.
Penguatan stok bahan pokok bekerja sama dengan Bulog dan distributor lokal.
Koordinasi lintas sektor untuk mempercepat distribusi logistik. Edukasi masyarakat mengenai konsumsi bijak untuk menekan lonjakan permintaan.
Wabup Sukardi menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pusat, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor.
Pemerintah daerah dituntut lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi gejolak harga, terutama pada komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir.
“Kami berkomitmen untuk menjaga keseimbangan ekonomi lokal agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Kapuas Hulu berharap dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, mencegah krisis pasokan, dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah daerah juga membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta, pelaku UMKM dan masyarakat guna menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih tangguh menghadapi tantangan inflasi.
