MATTANEWS.CO, JAMBI – Penolakan warga terhadap pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau stockpile batubara milik PT. Sinar Anugrah Sentosa (PT. SAS) makin menguat, Sabtu (2/8/2025).
Masyarakat dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, dan sekitarnya menggelar konferensi pers bersama WALHI Jambi di Posko Perlawanan Rakyat sebagai bentuk perlawanan terbuka terhadap proyek yang dinilai membahayakan ruang hidup mereka.
Warga terdampak kini tak lagi berjalan sendiri. Sebuah organisasi akar rumput bernama Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) resmi dibentuk sebagai wadah kolektif perjuangan rakyat. BPR muncul sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi korporasi yang merongrong keselamatan lingkungan demi keuntungan bisnis.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, dalam pernyataannya menyebut pembangunan stock pile tersebut sebagai bentuk nyata perampasan ruang hidup rakyat.
“Pembangunan yang mengorbankan keselamatan rakyat dan lingkungan bukanlah kemajuan, tapi kejahatan ekologis. Negara harus hadir membela rakyat, bukan tunduk pada modal,” tegas Oscar.
Oscar juga menyoroti ancaman serius terhadap Intake PDAM Aurduri yang hanya berjarak sangat dekat dari lokasi rencana stockpile. Intake ini merupakan sumber air bersih vital bagi lebih dari 20.000 rumah tangga di Kota Jambi. Potensi pencemaran, lanjut Oscar, akan berdampak sistemik terhadap kualitas hidup warga.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kemunculan BPR adalah sinyal perlawanan terhadap ketidakberpihakan negara terhadap keselamatan rakyatnya sendiri.
Ketua BPR, Rahmat Supriadi, menyampaikan pesan lantang kepada para pemimpin daerah, mulai dari Wali Kota Jambi, Bupati Muaro Jambi, hingga Gubernur Jambi.
“Kami tidak menolak investasi, tapi kami menolak investasi yang membawa bencana. Rakyat adalah majikan dalam konstitusi. Kami berhak menolak jika ruang hidup kami diancam,” ucapnya penuh semangat.
Gelombang penolakan juga datang dari generasi muda. Aldian, mewakili pemuda Aur Kenali, menilai proyek seluas 70 hektare itu berpotensi memicu kerusakan lingkungan yang berdampak pada kesehatan, ekonomi, hingga stabilitas sosial.
“Ini bukan cuma soal hari ini. Ini soal masa depan kami dan anak cucu kami. Kami menolak pembangunan stockpile dekat pemukiman dan sumber air bersih!” tegasnya.
Adapun tuntutan resmi yang disampaikan BPR dan WALHI Jambi meliputi:
- Mencabut seluruh izin pembangunan stockpile PT. SAS di wilayah hunian warga.
- Meminta Pemerintah Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi untuk mengutamakan perlindungan terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat.
- Menuntut keterbukaan informasi dan keterlibatan publik dalam seluruh proses perizinan yang menyangkut lingkungan hidup.
- Menolak secara tegas pembangunan stockpile PT. SAS di dekat permukiman. (*)
