MATTANEWS.CO, KABANJAHE – Ratusan warga Desa Doulu dan Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Karo, Kamis (4/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keberatan atas pergantian mandat pengelolaan retribusi objek wisata Air Panas Semangat Gunung yang dinilai dilakukan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.
Aksi yang dikoordinir Forum Masyarakat Doulu-Semangat Gunung di bawah pimpinan Monca Barus itu, juga menyoroti pencabutan pembayaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh dinas terkait, sementara Surat Keputusan (SK) mandat sebelumnya disebut masih berlaku.
Dalam dialog dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Karo, warga meminta agar mandat baru pengelolaan retribusi dicabut, pengelolaan diserahkan melalui musyawarah dua desa, serta dilakukan evaluasi terhadap kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Karo.
Menanggapi aspirasi tersebut, Pemkab Karo menyatakan tidak akan menerbitkan SK mandat pengelolaan retribusi kepada pihak mana pun sebelum tercapai kesepakatan bersama masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga sepakat mencabut SK mandat yang baru maupun yang lama serta menjadwalkan musyawarah lanjutan bersama warga Doulu dan Semangat Gunung.
Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, SP, menegaskan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat harus lahir melalui musyawarah dan kesepakatan bersama.
“Kebijakan yang menyangkut tanah dan air di Karo harus lahir dari musyawarah. Pemerintah hadir bukan untuk memutus, tetapi menjembatani. SK mandat kita cabut, sekarang mari duduk bersama mencari solusi terbaik untuk warga dan wisatawan,” ujarnya.
Koordinator aksi Monca Barus mengapresiasi sikap Pemerintah Kabupaten Karo yang bersedia mendengar aspirasi masyarakat.
Menurutnya, warga tidak menolak retribusi wisata, namun menginginkan keterlibatan dalam pengelolaan objek wisata yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat.
Kesepakatan yang dicapai diharapkan menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola wisata Air Panas Semangat Gunung yang lebih transparan, adil, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal.
