[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Klik Disini Untuk Mendengarkan Berita”]
MATTANEWS.CO, TANGERANG – Sebagai upaya mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan memajukan Indonesia menjadi negara maritim yang berdaulat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) memandang urgensi dalam kepemilikian suatu konsep ketahanan maritim.
Terutama yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan ketahanan maritim, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).
Untuk itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi menginisiasi Seminar bertema ‘Membangun Konsep Ketahanan Maritim Indonesia’, yang diselenggarakan di Tangerang, pada hari Jumat (19/2/2021).
“(Konsep) Ketahanan Maritim Indonesia perlu segera kita rumuskan. Begitu banyak dan tambah canggihnya berbagai ancaman yang masuk ke perairan Indonesia,” ungkap Deputi Basilio Dias Araujo dalam pembukaan Seminar tersebut.
Menurutnya, ancaman yang dimaksud bukan hanya ancaman tradisional saja, seperti penggunaan militer untuk mengganggu kedaulatan.
Namun ancaman yang kerap kali dihadapi dapat berbentuk non-tradisional, seperti kejahatan siber, penyelundupan orang, barang, senjata, dan narkotika. Termasuk teknologi kapal tanpa awak yang masuk tanpa identitas, di wilayah perairan Indonesia baru-baru ini.
Deputi Basilio menerangkan, konsep dan definisi ketahanan maritim Indonesia masih belum didefinisikan secara jelas dan berdasar pada bukti dan riset ilmiah.
“Bahkan dalam RPJM 2020-2024 tidak memuat ketahanan maritim secara utuh, meskipun kata ketahanan dikaitkan dengan ketahanan ekonomi, ketahanan bencana, ketahanan pangan, ketahanan fisik dan sosial dalam konteks perubahan iklim, ketahanan budaya, dan ketahanan energi,” ucapnya.
“Konsep dan definisi Ketahanan Maritim ini benar-benar krusial untuk segera dirancang. Sehingga kementrian atau lembaga terkait, punya pedoman atau peta jalan untuk implementasikan dalam program prioritas berbasis kemaritiman,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia dalam RPJM-nya, telah menyusun arah kebijakan pembangunan, untuk pulau-pulau kecil dan pesisir di Indonesia.
Yang mana dikaitkan dengan upaya peningkatan ketahanan (resilience) masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan ketahanan bencana.
Hanya saja, lanjutnya, konsepsi pemahaman untuk ketahanan maritim, sifatnya masih spasial dan belum terintegrasi dan dieksplorasi secara mendalam. Khususnya dalam kebijakan kelautan yang mengakomodasi peran dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan sektor maritim.
“Ada lima elemen kunci untuk bangun ketahanan maritim. Lima elemen tersebut antara lain posisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, karakter bangsa yang kuat, dan pemerintah yang berdaulat,” ucapnya.
Dia pun yakin, bahwa Indonesia harus lebih menoptimalkan elemen-elemen penting tersebut, sehingga ketahanan maritim nasional dapat diwujudkan.
Kemenko Marves juga terus mendorong transformasi ekonomi, yang lebih maju dan bernilai tambah dengan percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim.
“Kita berharap pemahaman (akan) pentingnya konsep Ketahanan Maritim untuk wujudkan Indonesia berdaulat maritim semakin jelas,” ujarnya.
