MATTANEWS.CO, SIMALUNGUN – Adanya berita yang beredar dimedia sosial yang bertuliskan, “Diduga Menista Suku Simalungun..! Menko Polhukam RI Desak Kapoldasu Tuntaskan Penistaan, Diduga dilakukan Kapolres Simalungun Akbp Agus Waluyo membuat Riduan Manik, SH, MH, yang merupakan salah satu dosen di Universitas Simalungun sekaligus akademisi merespon informasi itu. Selasa, (25/05/2021).
Kasus tersebut dinilai terjadi hal-hal kesalahpahaman, situasi soal mengenai adanya indikasi dituduh adanya penistaan etnis Simalungun oleh Kapolres Simalungun.
“Itu sudah jelas setelah dipertemukan Partuha Maujana Simalungun yang diwakili oleh Wakil ketua bersama sekjen Partuha Maujana Simalungun dan saya juga hadir dalam pertemuan itu (14/05/2021) lalu, bersama Kapolres Simalungun tidak menemukan adanya indikasi penistaan Budaya Simalungun seperti yang di beritakan itu,” jelasnya.
Menurut Riduan Manik, SH., MH., Akademisi dari USI, kronologi kasus tersebut berawal dari diundangnya Kapolda Sumut untuk melihat kreasi tarian dan musik. “Bapak Kapolda Sumatera Utara ada melintas dari Kabupaten Toba dan beristirahat di Parapat, bertepatan Kapolres Simalungun ada dilokasi dan Ando Sipayung sebagai pendiri pondok kreatif bermohon kepada Bapak Kapolda untuk melihat kreasi musik dan tarian dari anak-anak pondok kreatif parapat, ucap riduan, menjelaskan kronologi.
Lanjutnya, Bapak Kapolda Sumut menerima undangan tersebut dan juga menyukai penampilan anak – anak kreatif.
“Ternyata Bapak Kapolda menyukai penampilan anak-anak kreatif tersebut dan mengatakan bahwa, “ini sangat menarik, bahwa ada kulturasi antara adat atau budaya tradisional dengan yang sudah dimoderenlisasi”, maka dengan demikian kita simpulkan bahwa indikasi soal mengenai penistaan itu tidaklah tampak dan tidak ada artinya nihil, demikian trimakasih,” tutup Riduan menilai permasalahan kasus dugaan penistaan suku Simalungun.(rilis)
