MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pembentukan Panitia pemilihan (Panlih) pengisian kekosongan jabatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Tulungagung masa bakti 2018-2023 terjadi penundaan.
“Iya benar, terjadi penundaan untuk persiapan Panlih disebabkan Fraksi Golkar belum menyodorkan nama sebagai anggota Panlih,” kata Ketua DPRD Tulungagung Marsono, S.Sos kepada awak media usai Rapat koordinasi bersama Pimpinan dewan dan seluruh Ketua Fraksi di ruang Aspirasi gedung setempat, Selasa (10/8/2021) Sore.
Ia menjelaskan, tertundanya persiapan Panlih ini masih ada keberatan dari Fraksi Golkar terkait proporsional jumlah anggota Panlih tersebut.
“Jadi begini, rapat kita lanjutkan besuk Rabu (11/8) sekira pukul 14.00 WIB sembari menunggu jawaban Fraksi Golkar guna menentukan jumlah 12 anggota Panlih,” terang Politikus PDI Perjuangan ini.
“Apapun keberatan dari Fraksi Golkar, seluruh tahapan proses ini sudah dilalui,” imbuhnya.
Lebih lanjut Marsono memandang tarik ulur Fraksi Golkar ini salah satu dinamika demokrasi.
“Kita menghargai sebagai bentuk demokrasi, karena mau berpikir, namun demikian kita juga dituntut dikejar waktu,” ujar Marsono.
“Besuk, Rabu (11/8) kita akan bersikap apapun jawaban Fraksi Golkar itu sudah final, karena sudah diberi ruang waktu. Karena sesuatu yang telah kita tetapkan tidak bisa dirubah lagi,” sambungnya.
Selaku Ketua DPRD Tulungagung memaparkan setelah penetapan jumlah Panlih 12 maka pansus Panlih diberi tugas membentuk susunan kepengurusan mulai Ketua, Wakil dan Sekretaris yang akan mengkonsolidasikan tahapan selanjutnya.
“Setelah Rapat Bamus baru diselenggarakan Paripurna pemilihan Wakil Bupati masa bakti 2018-2023,” tandas Legislator Daerah Pilihan V PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar H.Sukanto, S.Pd., S.Kep.Ners.,M.Kes., mengatakan bahwa fraksinya belum mengirimkan nama anggota Panlih.
“Tapi bukan berarti tidak mengirimkan nama, Fraksinya diberi jeda waktu hingga besok Rabu (11/8),” katanya.
“Keputusan kita sampaikan besuk didalam forum rapat pimpinan dewan dan ketua fraksi,” imbuhnya.
Ia menjelaskan keberatan Fraksi Golkar terkait proporsional anggota Panlih tersebut, sehingga hanya mendapatkan 1 anggota Panlih.
“Bukan minta 2 anggota, namun ada suatu dasar rumus jumlah anggota Panlih, mestinya bicara proporsional maka Fraksinya seharusnya memiliki 2 anggota Panlih,” terangnya.
