MATTANEWS.CO, LAHAT– Setelah beberapa saksi dugaan kasus perjalanan dinas fiktif di lingkup Dinas Perpustakaan Lahat diperiksa Jaksa Penyidik Kejari Lahat beberapa waktu lalu, kini giliran Elfa Edison Kepala Dinas Perpustakaan Lahat dinas tersebut ikut diperiksa sebagai saksi.
Menurut keterangan Kajari Lahat Fithrah SH MH pada awak media ini Minggu ( 17/10/2021) mengatakan, Kepala Dinas Perpustakaan Lahat Elfa Edison akan memenuhi panggilan Jaksa Penyidik Kejari Lahat Senin (18/10/2021), Fithrah menyampaikan, pada pemanggilan tersebut Jaksa Penyidik akan mengajukan pertanyaan seputar perjalanan dinas yang dilakukan kepada Elfa Edison.
“Senin hari ini (18/10/2021) Kejari Lahat sudah menjadwalkan pemanggilan Kepala Dinas Perpustakaan Lahat beserta Sekertarisnya dan diperiksa sebagai saksi,” tegas Kajari Lahat Fithrah SH MH saat diwawancara.
Fithrah berharap saat pemeriksaan nanti Jaksa Penyidik akan menemukan bukti – bukti baru terkait perjalanan dinas fiktif. Dirinya berharap Kepala Dinas dan Sekertaris yang dipanggil sebagai saksi bisa kooperatif sehingga pemeriksaan dapat berjalan sesuai rencana.
“Pemanggilan Kepala Dinas Perpustakaan dan Sekertaris ini salah satu kunci dari dari kasus yang sedang ditangani,” ujar Kajari Lahat.
Beberapa bukti yang didapat dari saksi yang sudah diperiksa oleh Jaksa Penyidik mengatakan bahwa, perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan daerah banyak memanipulasi data diantaranya pemalsuan tanda tangan, pemalsuan stempel dan pemalsuan nota BBM ( bahan bakar minyak)
Bukti tersebut diakui oleh pegawai honorer Dinas Perpustakaan Lahat saat menjalani pemeriksaan oleh Jaksa Penyidik Kejari Lahat.
Selanjutnya fithrah menyampaikan, Kejaksaan Negeri Lahat akan kebut pemeriksaan para saksi agar kasus dapat segera selesai dan dilimpahkan.
“Kejari Lahat akan kebut proses pemeriksaan kasus Dinas Perpustakaan Lahat. Kita akan fokus dengan kasus ini,” katanya.
Sebelumnya diberitakan kasus dugaan perjalanan dinas fiktif pada tubuh Dinas Perpustakaan Lahat ini telah menyebabkan kerugikan negara sebesar kurang lebih 700 juta. Modus korupsi yang dilakukan adalah dengan memalsukan tanda tangan serta stempel dan tidak melakukan perjalanan dinas sebagai mana mestinya.
Kasus tersebut saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lahat dan sudah masuk tahap penyidikan dan pemeriksaan para saksi.
