MATTANEWS.CO, OKU TIMUR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKU Timur berusaha menggapai target produksi gabah pada 2022 sebanyak 6,5 ton gabah per hektar, setelah adanya penurunan Luas Baku Sawah (LBS) yang berdampak pada produksi Gabah Kering Giling (GKG) dan Gabah Kering Panen (GKP).
Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian OKU Timur, Andri Irawan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017 LBS di OKU Timur seluas 77.315 hektar.
“LBS banyak terbaca oleh satelit bukan sebagai persawahan, sehingga pada 2019 ditetapkan LBS OKU Timur menjadi 59.522 hektar. Karena penurunan itu, produksi gabah menyesuaikan LBS,” katanya, Kamis (4/8/2022).
Lanjut Andri, pihaknya telah melakukan pemetaan mengenai LBS OKU Timur yang sempat menurun tersebut dan diperoleh data LBS sekitar 71 ribu hektar. Berdasarkan data BPS, produktivitas gabah pada 2018 sebanyak 6,598 ton per hektar.
“2019 menjadi 6,246 ton dan 2020 sebanyak 6,359 ton, kemudian 2021 sempat turun menjadi 6,02 ton. Sasaran kami, 2022 ini produksi GKG dan GKP menjadi 6,5 ton per hektar,” ujarnya.
Menurutnya, selain dari LBS yang menurun Indeks Pertanaman (IP) juga berdampak pada pendataan produksi gabah di Bumi Sebiduk Sehaluan.
“Berdasarkan data Dinas Pertanian yang merujuk pada Musim Tanam (MT), IP OKU Timur pada 2018 sekitar 1,71. Pada 2019 sekitar 1,63 dan 2020 berkisar 1,76 serta 2021 berkisar 1,64. Tahun ini target IP OKU Timur mencapai 2,0,” bebernya.
Selain itu penurunan produksi juga akibat serangan hama tikus yang sudah diantisipasi dengan gerakan pengendalian tikus, serta adanya peralihan tanaman dari padi menjadi jagung.
“Kami berusaha agar lahan persawahan tidak dibiarkan dan peran penyuluh sangat penting, seerta bantuan secara stimulan berupa benih kepada petani dari Pemprov,” paparnya.
Staf Khusus Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sugeng Supriyanto menambahkan, Pemkab OKU Timur terus berupaya meningkatkan produksi 1 juta ton gabah dengan berbagai upaya.
“Seperti pengembangan inovasi teknologi dengan sistem Binostabela yang dikawal akademisi, penambahan LBS dan sinergitas antar lintas kelembagaan,” pungkasnya. (*)
