MATTANEWS.CO, ACEH TAMIANG – Di dalam perubahan APBK Anggaran tahun 2022, kami melihat dari PAD lain-lain yang sah berkurang Rp. 13.339.079.766 , maka kami mempertanyakan sebab berkurangnya PAD tersebut,
Hal tersebut disampaikan, juru bicara Fraksi Gerindra, Sugiono SH saat sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap rancangan qanun perubahan APBK 2022 di ruang sidang utama kantor DPRK setempat, Jum’at (23/9/2022) malam.
“Penambahan anggaran pada kegiatan Pemeliharaan rutin Jembatan sebesar Rp 1 Miliar, apakah sudah termasuk perbaikan jembatan desa kaloy yang sudah dalam kondisi rusak parah,”ungkapnya.
Ia menyebutkan, dari isi pidato Bupati Aceh Tamiang Pada Rapat Paripurna ke satu 23 September 2022 disampaikan Perubahan APBK bahwa Tahun Anggaran 2022 ini di lakukan agar bisa lebih sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan mengingat anggaran Tahun 2022 ini adalah anggaran terakhir dimasa
pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini.
“Apakah RPJMD tersebut dapat tercapai seluruhnya dan penambahan anggaran di Dinas pekerjaan Umum dan perumahan rakyat, diantarannya, pada kegiatan perluasan Sistem Penyediaan Air minum (SPAM) jaringan perkotaan ada penambahan Anggaran sebesar Rp. 609.699.000. Kami
beranggapan bahwa perencanaan awal sudah didukung dengan data yang baik dan mengingat anggaran perubahan sangat terbatas, maka kami mempertanyakan alasan penambahan anggaran tersebut dan dampak yang di harapkan,”ucapnya.
Sementara itu, Juru bicara fraksi Partai Aceh, Miswanto minta kepada Bupati Aceh Tamiang untuk mendorong agar Perubahan APBK tahun 2022 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD yang telah ditetapkan, serta menekankan agar perencanaan program hendaknya disusun secara cermat dan terukur serta mengacu pada program prioritas sehingga apa yang di harapkan dapat membangun Kabupaten Aceh Tamiang yang lebih baik lagi.
“Kita minta Bupati Aceh Tamiang untuk memberikan catatan sejauh mana pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang agama, ekonomi dan pendidikan serta kesehatan, yang merupakan Visi Misinya yaitu, mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat islami yang sejahtera, yang harus di dahulukan untuk memprioritaskan kegiatan-kegiatan tersebut,”terangnya.
Dikesempatan yang sama, juru bicara fraksi Tamiang Sepakat, Erawati IS menekankan agar orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi, agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan.
“Kita berharap segenap OPD untuk terus melakukan kinerja maksimal dalam membangun Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar dapat memberi stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi,”sebutnya.
Sementara, juru bicara faksi Amanat Persatuan dan Keadilan, M. Saman menanyakan kepada Pemerintah Daerah sudah Sejauh mana tambahan belanja pada rancangan perubahan APBK Aceh Tamiang tahun anggaran 2022 ini berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian apalagi saat ini dampak dari kenaikan harga BBM.
“Untuk itu program apa saja yang akan dilakukan pemerintah daerah dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan program —program itu,”ujarnya.
Terkait Aset-aset Daerah, sambung juru bicara fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, apakah sudah diselesaikan semua.
“Kalau belum diselesaikan agar segera menselesaikannya baik aset bergerak maupun yang tidak bergerak, agar tidak ada klaim dari pihak — pihak luar untuk menguasainya, karena hampir diseluruh kecamatan yang ada di kelilingi oleh Perusahaan — perusahaan, sehingga beresiko terjadinya gesekan-gesekan dan terjadinya sengketa,”harapnya.
Lebih jauh, Saman menilai pemda perlu untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan seksama sektor pendapatan, sehingga tidak terjadi loss potensi karena faktor sistemik dan mentalitas aparatur dilapangan.
“Kita mengusulkan agar pemda melakukan upaya yang strategis dalam menarik kepedulian pengusaha khususnya pelaku usaha ekonomi kreatif melalui program CSR dalam meningkatkan kegiatan pembangunan serta pengembangan sumber pendapatan baru agar menjadi ikhtiar utama bagi PAD yang memadai,”pungkasnya.
