BERITA TERKINIHEADLINE

Buka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Wakil Bupati Tulungagung: Tahun 2022 Stunting Alami Penurunan

×

Buka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi, Wakil Bupati Tulungagung: Tahun 2022 Stunting Alami Penurunan

Sebarkan artikel ini

MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG– Wakil Bupati H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., menyebut stunting di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2022 mengalami penurunan.

Hal ini berdasarkan data bulan timbang, pada tahun 2021 prevalensi stunting sudah pada angka 4,52%, dan kembali turun menjadi 4,25% pada tahun 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh GS lebih akrab disapa dalam mengawali sambutannya sebelum membuka Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Tulungagung tahun 2022 bertempat di Ruang Praja Mukti kantor Bupati Tulungagung, Kamis (8/12/2022).

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur,” ucap GS mewakili Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M.

“Kehadiran Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur ini makin memotivasi kami untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Tulungagung,” imbuhnya.

GS menambahkan sesuai arahan dari Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo, untuk bisa membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, pihaknya harus menyelesaikan tiga isu utama dalam bidang kesehatan, yaitu stunting, jaminan kesehatan nasional, dan angka kematian ibu dan bayi.

Hal ini pula yang menjadi prioritas Pemkab Tulungagung dalam mewujudkan misi pembangunan SDM.

“Di bidang kesehatan, Kabupaten Tulungagung telah memiliki kinerja yang cukup bagus. Indikator Angka Harapan Hidup terus meningkat. Bahkan, pada tahun 2022, angka harapan hidup Kabupaten Tulungagung sebesar 74,54 tahun merupakan angka harapan hidup tertinggi se-Jawa Timur,” tambah Wakil Bupati Tulungagung seorang Kader PDIP Perjuangan itu.

“Perbaikan berkelanjutan Angka Harapan Hidup tersebut turut berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Tulungagung,” sambungnya.

“Hal ini ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kategori tinggi dan terus meningkat. Jika pada tahun 2021 IPM sebesar 73,15, pada tahun 2022 meningkat menjadi 74,06,” kata GS menambahkan.

Lebih lanjut GS menjelaskan karena stunting telah menjadi salah satu permasalahan strategis bidang kesehatan, dalam Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, percepatan penurunan stunting ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan.

Menurut GS, adapun targetnya pada akhir periode RPJMD, prevalensi stunting sudah sebesar 4,97%.

“Yang menggembirakan, berdasarkan data bulan timbang, pada tahun 2021 prevalensi stunting sudah pada angka 4,52%, dan kembali turun menjadi 4,25% pada tahun 2022,” terangnya.

“Walaupun capaian kinerja penurunan stunting tersebut telah lebih baik dibanding target RPJMD dan target nasional, hal ini tentu bukan menjadi akhir dari upaya percepatan penurunan stunting. Masih dibutuhkan kerja sama semua pihak untuk mewujudkan Tulungagung zero stunting,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan Tulungagung zero stunting, lebih dalam GS memaparkan tentunya merupakan hal yang berat, namun akan terasa lebih ringan jika ada kolaborasi pentahelix, yaitu antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan peran serta media.

Sesuai dengan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, kolaborasi pentahelix ini diperlukan untuk penguatan riset dan inovasi, pendampingan perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat, CSR untuk pencegahan dan penanganan stunting, serta komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan stunting.

“Oleh karena besarnya kontribusi berbagai pihak dalam penurunan stunting, pada kesempatan ini saya sampaikan terimakasih kepada seluruh stakeholder yang telah membantu mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Tulungagung. Di jajaran pemerintahan sendiri, setiap perangkat daerah harus berinovasi untuk mempercepat penurunan stunting. Kolaborasi antar instansi atau unit kerja pemerintah juga harus terus ditingkatkan,” paparnya.

“Karena itu, dukungan saudara Camat, Kepala Kantor Urusan Agama, dan Kepala Desa, serta Tim Penggerak PKK di desa sangat dibutuhkan, khususnya sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting,” pungkas Wakil Bupati Tulungagung seorang Pengusaha itu.

Pantauan media ini, Wakil Bupati Gatut Sunu Wibowo melaksanakan kesepakatan bersama antara Pemkab Tulungagung dengan akademisi dan organisasi masyarakat sebagai upaya percepatan pencapaian target zero stunting di Kabupaten Tulungagung.