MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menunjukkan titik terang. Pemkab bahkan telah menyiapkan lahan seluas 5,2 hektare untuk mendukung realisasi program pendidikan bagi keluarga kurang mampu tersebut pada 2026.
Kepala Dinas Sosial Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, S.STP., M.M., mengatakan pihaknya telah menerima sinyal persetujuan dari Kementerian Sosial terkait pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Tulungagung.
“Secara lisan Kemensos sudah menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung direncanakan dilaksanakan pada tahun 2026,” ujar Reni dalam keterangan resmi, Minggu (3/5/2026).
Menurut Reni, Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyiapkan lahan di kawasan persawahan dekat Rusunawa Jepun sebagai lokasi pembangunan. Total luas lahan yang disediakan mencapai 5,2 hektare.
Ia menegaskan, peran pemerintah daerah saat ini difokuskan pada penyediaan lahan, sementara pembangunan fisik sepenuhnya akan menjadi kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Pemkab menyiapkan lahannya, sedangkan pembangunan fisik nantinya dilakukan oleh Kemensos,” jelasnya.
Reni mengungkapkan, usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung sempat mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan proses pengajuan lahan baru dilakukan pada akhir tahun 2025 sehingga berdampak terhadap tahapan administrasi dan progres pelaksanaan.
Meski demikian, koordinasi intensif antara Pemkab Tulungagung dengan pihak Kemensos terus dilakukan untuk mempercepat realisasi pembangunan.
“Koordinasi langsung sudah kami lakukan dan ada komitmen percepatan pembangunan, meskipun memang sampai sekarang belum dituangkan dalam dokumen resmi,” katanya.
Saat ini, proses administrasi dan perizinan masih terus berjalan. Bahkan, unit pelaksana teknis terkait disebut telah turun ke lokasi untuk melakukan survei dan pengukuran lahan yang akan digunakan sebagai area pembangunan Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai fasilitas pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, terutama yang masuk kategori desil I dan II atau kelompok ekonomi paling rentan.
Reni menyebut, setelah seluruh proses lahan dan administrasi selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan berikutnya termasuk proses persiapan penerimaan peserta didik.
“Setelah tahapan lahannya selesai, baru kami siapkan proses lanjutan termasuk pendaftaran siswa,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan sehingga mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
