MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Kemas Akhmad Tajuddin menyatakan semua regulasi dan juga kebijakan didalamnya harus ada rasa Pancasila.
Pernyataan itu disampaikannya dihadapan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya beserta Bupati/Walikota Se
Sumsel, yang juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati beserta jajaran Ketua DPRD Kabupaten/Kota se
Provinsi Sumatera Selatan dalam acara Rapat Koordinasi Pembentukan Regulasi Daerah yang diselenggarakan Kanwil Kumham Provinsi Sumsel Selasa 21 Februari 2023 di Palembang.
Istilah ada rasa Pancasila dimaksud menurut Kemas dikutip dan bersumber dari Amanat Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan dihadapan jajaran Menteri dan Gubernur, Bupati/Walikota beberapa waktu lalu. “Secara konkrit Deputi Hukum, Advokasi dan Pengawasan regulasi BPIP sudah ditindaklanjuti BPIP sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022, yang memuat 25 Indikator Nilai Pancasila,” ungkap Kemas.
Untuk itu dia berharap, setelah penyelenggaraan Rakor yang diinisiasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sumatera Selatan, maka kedepan tidak ada ada lagi regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
didalamnya tidak ada dimensi Pancasilanya.
Kemas Akhmad Tajuddin yang juga merupakan putra Daerah Palembang itu juga sempat mengatakan jika dirinya pula berniat kembali ke Sumsel untuk mengabdi membangun Daerah kelahirannya ini. “Semua regulasi dan kebijakan itu harus selaras dengan indikator nilai Pancasila. Saya juga rasanya berkeinginan sekali kembali ke Sumsel untuk mengabdi secara langsung di kampung halaman sendiri,” tandasnya.
