Reporter : Adi
PALEMBANG, Mattanews.co – Ketua umum Badko HMI Sumbagsel Bambang Irawan angkat bicara terkait aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Selatan Bersatu di Depan Gedung DPRD Provinsi Sumsel pada Selasa, 24 September 2019 berujung ricuh.
Bambang Irawan menyayangkan unjuk rasa mahasiswa tersebut mendapatkan tindakan represif dari aparat Kepolisian dan Satpol PP. Setidaknya ada sekitar 28 korban yang mendapatkan perawatan medis diberbagai Rumah Sakit di Kota Palembang akibat mendapatkan tindakan represif dari aparat Kepolisian dan Satpol PP tersebut.
Padahal, lanjutnya, emonstrasi itu menuntut DPRD Sumsel dan Pemerintah Sumsel untuk bersama-sama menolak segala macam bentuk Rancangan Undang-undang yang dibahas oleh DPR RI beberapa waktu lalu.
“Kami sangat menyesalkan ada beberapa Kader HMI yang ikut aksi kemarin di aniaya oleh aparat kepolisian secara membabi buta, saat ini telah beredar video kader HMI yang memakai Gordon HMI mendapatkan pengeroyokan dari beberapa aparat kepolisian dan saya sendiri juga ada dilokasi pada saat kejadian, teriakan saya untuk kepada aparat yang memukul kader kita itu sama sekali tidak di indahkan,” bebernya.
“Jlas ini bukan suatu bentuk protap pengamanan aksi yang pihaknya ketahui. Ini bentuk kriminalisasi terhadap mahasiswa terkhusus kader HMI, bukti videonya sudah kita pegang,” tambah Bambang yang merupakan mahasiswa S2 Hukum Unsri ini.
Bambang menambahkan Badko HMI Sumbagsel hari ini membuka posko pengaduan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian pada aksi kemarin.
“Kemarin saya mengikuti aksi tersebut sampai selesai, dengan mata kepala saya menyaksikan adik- adik saya kader HMI diperlakukan seperti seorang maling di pukul secara membabi buta dan ada yang memukul di bagian wajah, ini jelas sudah masuk ranah pidana kriminal. Hari ini kita akan mengumpulkan bukti-bukti tindakan represif dari aparat kepolisian terhadap kader HMI itu sendiri dulu dan kita buka posko pengaduan untuk mahasiswa lain yang merasa mendapatkan tindakan represif dari aparat kepolisian juga. Kita akan membentuk tim pencari fakta, setelah itu kita tuntut ini secara serius, ini sudah masuk ranah kriminalisasi terhadap mahasiswa dan itu bisa di pidana,” ungkapnya.
Menurut Bambang, tindakan dari aparat kepolisian dalam mengawal aksi kemarin tidak sesuai Protap yang seharusnya. “Saya ada dilokasi pada saat aksi. Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian kemarin sangat menciderai hak-hak kami mahasiswa yang aksi kemarin. Tugas bapak kepolisian itu mengawal agar demonstrasi dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Sumsel bukan memperlakukan mahasiswa seperti seorang penjahat atau maling yang digebuki secara membabi buta. Perlu di ingatkan kami mahasiswa ini tidak sekuat pak Polisi tidak mungkin kami akan membalas jika tidak aparat duluan yang memprovokator untuk memancing kericuhan,” kata Bambang.
Bambang meminta pertanggungjawaban aparat Kepolisian baik dari Polda Sumsel maupun Polresta Kota Palembang atas tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
“Kita menuntut Polda dan Polresta harus bertanggungjawab jangan habis mukul cuci tangan ya, kita juga mendesak Polda Sumsel untuk menyelidiki anggotanya yang ada di video saat melakukan pengeroyokan terhadap kader HMI tersebut,” tutupnya.
Editor : Selfy
