MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – EW salah satu Calon anggota legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Gerindra Daerah pemilihan (Dapil) I Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur berpotensi terseret masalah hukum.
Hal itu dipicu, dari dua korban dengan lantangnya menyuarakan telah merasa dibohongi dalam pengurusan sertifikat sejak tahun 2019 tak kunjung selesai.
Bahkan, saat media online nasional mattanews.co mendatangi kediaman korban, mereka bersikukuh menagih janji-janji penyelesaian sertifikat tersebut.
“Batas kesabaran saya sudah hilang, kalau tidak segera diselesaikan sertifikat tanah ini saya akan lapor ke polisi,” ucap S (65) didampingi putranya saat ditemui, Minggu (17/12/2023).
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, H. Ahmad Baharudin, SM., mengatakan persoalan itu merupakan masalah pribadi tidak ada hubungannya dengan partai.
“Saya tidak menanggapi, soalnya itu masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Partai Gerindra,” ucap Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi melalui telepon aplikasi, Minggu (17/12/2023).
Menurut dia, kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, ia mempersilakan agar segera melaporkan ke pihak berwajib.
“Silahkan dilaporkan ke polisi, karena itu bukan ranah partai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ahmad Baharudin menjelaskan EW yang ia ketahui adalah orang baik. Mengapa demikian, karena, saat dulu masa pendaftaran berkas Caleg, EW pun juga melalui prosedur seuai aturan yang ada.
“Dulu itu saat berkas pencalonan saja, surat pengunduran diri selaku Sekretaris Desa Pucung Kidul itu saja juga ditandatangani oleh Kepala Desa,” terangnya.
“Kalau sudah ada tandatangan Kades berarti Kades itu sudah memberikan ijin. Seandainya partai menghalang-halangi tidak pas sebab Kades saja memberikan ijin,” imbuhnya.
Menurut dia, setelah mencuatnya isu salah satu Caleg Gerindra Dapil I Tulungagung, ia akan segera memanggil yang bersangkutan untuk melakukan klarifikasi dan sebatas memintai keterangan, sebab isu mencuat ini bukan merupakan ranah partai.
“Untuk Partai Gerindra tidak ada masalah sebab mencuat isu ini di media, publikasi dan kepastian seperti apa itu masih belum ada,” ujarnya.
“Kalau sudah ada laporan itu bertanda sudah ditanggapi oleh pihak berwajib,” pungkasnya.
