MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga pemikir yang fokus pada isu energi, iklim, dan lingkungan, telah mengirimkan surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tujuh provinsi di Indonesia pada Selasa (8/10/2024). Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur, yang telah atau akan menjalin kemitraan dengan IESR.
Surat ini meminta agar isu transisi energi dan perubahan iklim dijadikan topik utama dalam debat Pilkada 2024. IESR menilai transisi energi dan perubahan iklim adalah tantangan krusial yang harus dihadapi calon kepala daerah untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Indonesia.
IESR menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung target nasional mencapai netralitas karbon pada 2060 atau lebih awal, serta target energi terbarukan yang telah ditetapkan pemerintah. Pemerintah daerah berperan vital dalam implementasi kebijakan transisi energi, mulai dari pengembangan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), peningkatan efisiensi energi, hingga pengurangan ketergantungan pada energi fosil yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
“Transisi energi bukan hanya isu nasional, tetapi juga isu daerah. Para kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kebijakan dan program yang mereka canangkan sejalan dengan upaya nasional dan global dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan melawan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, kami menganggap penting agar KPU dan KPUD memasukkan isu ini dalam agenda debat Pilkada 2024,” ungkap Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
IESR juga mengingatkan bahwa masyarakat semakin menyadari dampak buruk perubahan iklim dan polusi udara, serta pentingnya peralihan ke sumber energi yang lebih bersih. Dengan memasukkan isu transisi energi dalam debat Pilkada, calon kepala daerah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan berkelanjutan dan membantu masyarakat memahami visi serta misi mereka dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan di tingkat lokal.
Surat permintaan resmi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda transisi energi nasional, serta mendorong debat Pilkada yang lebih relevan dan berorientasi masa depan.
