* Terkait Realisasi Penyaluran APBN di Kabupaten Kapuas Hulu
MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – APBN periode 31 Oktober 2024, dipaparkan secara daring oleh Kepala KPPN Putussibau Sri Winarno bersama Kemenkeu Satu Kapuas Hulu. Dalam pelaksanaan APBN tertera realisasi belanja negara telah mencapai Rp1.745,79 miliar atau 84,54% dari pagu Rp2.065,01 miliar, Kamis (28/11/2024).
Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (Satker K/L) mencapai Rp289,69 miliar atau 72,44% dari pagu Rp399,90 miliar dan Realisasi Transfer ke Daerah mencapai Rp1.456,09 miliar atau 87,45% dari pagu Rp1.665,10 miliar.
“Sampai dengan Oktober 2024 realisasi belanja APBN untuk Kabupaten Kapuas Hulu, yang disalurkan KPPN Putussibau untuk Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai 84,54% dari pagu Rp2,06 Triliun. Besaran penyaluran APBN Oktober 2024 naik 15,61% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023,” papar Sri Winarno, Kepala KPPN Putussibau.
Dikatakan Winarno, kegiatan ini merupakan sarana penyampaian informasi kepada publik, sebagai wujud transparansi dan meningkatkan literasi serta awareness stakeholders untuk mengawal APBN.
Selain Kepala KPPN Putussibau, Sri Winarno, kegiatan dihadiri Kepala KP2KP Putussibau, Rabitha Alam dan KPPBC Nanga Badau, Kepala Seksi Perbendaharaan Suyato.
Melalui Ms Team, melibatkan peserta adalah para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker mitra kerja KPPN Putussibau, perwakilan SKPD/OPD Pemda Kapuas Hulu diantaranya BKAD, BAPPEDA dan BAPENDA, akademisi PDD Polnep Kabupaten Kapuas Hulu, perwakilan perbankan dan pegadaian serta beberapa jurnalis.
Sri Winarno merincikan, realisasi APBN hingga 31 Oktober 2024 bahwa capaian Pendapatan Negara sebesar Rp226,59 miliar atau naik 20,56% dibandingkan tahun lalu, kemudian realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp289,69 miliar naik 38,89%, Transfer Ke Daerah Rp1.456,09 miliar atau naik 11,88% dari tahun lalu sehingga pada periode ini terjadi defisit sebesar Rp1.519,19 miliar.
Rabitha Alam, Kepala KP2KP Putussibau menjelaskan, informasi penerimaan pajak dimana penerimaan pajak netto Kabupaten Kapuas Hulu sampai dengan Oktober 2024 sebesar Rp209,49 miliar atau terdapat kenaikan 20,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Jenis pajak penyumbang penerimaan terbesar adalah PPN sebesar Rp122,2 miliar disusul PPh NonMigas Rp64,94 miliar,” tuturnya.
Sementara, Suyato Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Nanga Badau selanjutnya menyampaikan progres penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 31 Oktober 2024 sebesar Rp409,52 juta atau 1.034% dari target Rp39,60 juta dan tumbuh 819% dibandingkan tahun lalu.
“Neraca perdagangan yang melalui PLBN Nanga Badau defisit Rp39,3 miliar atau turun 328% YoY disebabkan karena adanya adanya impor pipa spiral untuk perkebunan sawit yang masih berlangsung,” ujarnya.
Winarno menyampaikan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat berupa Belanja Pegawai sebesar 90,03%, Belanja Barang 63,83% sedangkan Belanja Modal baru mencapai 65,32%, sehingga rata-rata realisasi K/L berada di posisi 72,44% masih dibawah target rata-rata triwulan IV 91,67%.
Kepada seluruh satker mitra kerja diingatkan agar dalam pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun 2024 meningkatkan koordinasi internal antara pelaksana kegiatan dan pengelola kekuangan, agar target dapat dicapai dan tidak sampai terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan serta keterlambatan pembayaran tagihan atau penyampaian SPM.
Sri Winarno juga mengingatkan kembali pentingnya implementasi transaksi non tunai dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan anggaran.
“Terdapat 10 satker yang belum menggunakan Cash Management System (CMS) agar segera berkoordinasi dengan bank mitra untuk menerapkan CMS sehingga sisa waktu 2024 masih dapat melakukan transaksi CMS agar tidak menjadi temuan berulang terkait CMS,” lanjutnya.
Sampai awal Triwulan IV 2024 implementasi transaksi non tunai oleh satker K/L pengelola APBN di Kapuas Hulu juga masih tergolong minim yaitu pengguna aktif KKP baru 5 satker transaksinya mencapai Rp534,88 juta, sedangkan pengguna Digipay baru 4 satker dengan transaksi sebanyak 84 transaksi sebesar Rp33,36 juta.
“Transaksi penggunaan CMS oleh Bendahara baru dilakukan pada 21 rekening virtual satker atau baru 67,74% dari keseluruhan 31 rekening,” terangnya.
Kemudian, kontribusi satker di wilayah Kapuas Hulu dalam mendukung transaksi non tunai diharapkan dapat ditingkatkan terus disisa waktu TA 2024 ini walaupun kita berada di daerah perbatasan NKRI, khususnya satker-satker yang memiliki pagu belanja relatif besar.
“Progres kinerja APBD Kabupaten Kapuas Hulu hingga Oktober 2024 merujuk data dari BKAD terlihat realisasi pendapatan mencapai Rp1.536,27 miliar atau 82,93%, yang lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.406,31 atau 80,81%. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.289,61 miliar atau 68,58%, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 62,89%,” urainya.
Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja APBN sebesar 84,54% yang disalurkan melalui KPPN Putussibau maka realisasi 68,58% belanja daerah dari APBD sangat jauh lebih rendah.
“Realisasi belanja APBD masih didominasi oleh komponen belanja Operasi sebesar Rp849,56 miliar atau 69,01% yang terdiri dari belanja pegawai realisasinya sebesar 76,77%, kemudian belanja barang dan jasa 65,69%, belanja hibah 48,96% serta untuk belanja bansos 30,23%,” bebernya.
Berdasarkan besaran target pendapatan APBD sebesar Rp1.852,42 miliar, terlihat Rasio PAD 2024 sebesar 4,91% lebih tinggi dibandingkan periode 2023 sebesar 4,25%. Namun besaran rasio tersebut masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal tergolong rendah. Peningkatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi yang diharapkan semakin baik di Kab. Kapuas Hulu supaya dapat berkontribusi mendongkrak PAD melalui pendapatan pajak dan retribusi daerah.
“Secara rinci realisasi PAD sampai 31 Oktober 2024 mencapai Rp70,43 miliar atau 77,38% dari target Rp91,02 miliar, yang didominasi atau berasal dari Lain-lain PAD Rp26,67 miliar, pajak daerah Rp21,27 miliar, disusul penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17,07 miliar dimana realisasinya telah mencapai 100% dari target, dan Retribusi Daerah Rp5,43 miliar atau 92,98% dari target,” terang Winarno.
Selain itu, lanjut Winarno penyaluran dana Transfer Ke Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu oleh KPPN Putussibau sampai dengan bulan Oktober 2024 meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa yang totalnya telah mencapai mencapai Rp1.456,10 miliar atau 87,45% dari total pagu TKD sebesar Rp1.665,10 miliar.
“Realisasi penyaluran DAU sebesar Rp866,51 miliar atau 87,01% dari target yang terdiri dari DAU block grant dan spesific grant, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp74,54 miliar atau 84,81% dari pagu Rp87,87 miliar yang terdiri dari DBH Pajak, DBH SDA dan DBH Sawit, kemudian DAK Fisik sebesar Rp134,72 miliar atau 89,39%, DAK Non Fisik sebesar Rp144,35 miliar atau 84,88% dari pagu Rp170,08 miliar, dana Insentif Fiskal sebesar 7,04 miliar atau sudah 100% dari target,” ulasnya.
Diantara alokasi TKD capaian tertinggi adalah Dana Desa dimana hingga akhir Oktober 2024 sudah mencapai 90,31% atau sebesar Rp228,92 miliar dari pagu Rp253,47 miliar. Seluruh desa di Kapuas Hulu sebanyak 278 desa sudah disalurkan Dana Desa Tahap I non-earmark dan earmark.
“Sedangkan tahap II, yang sudah disalurkan sebanyak 237 desa untuk Dana Desa non-earmark dan Dana Desa earmark. Diharapkan 41 desa yang belum salur tahap II dapat segera disalurkan sebelum batas waktu,” ujar Winarno.
Sebagai penutup Sri Winarno juga menyampaikan bahwa seluruh layanan KPPN Putussibau adalah tanpa biaya atau Rp0, dan telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2022, dan sejak tahun 2023 telah melaksanakan kickoff implementasi SMAP ISO 37001:2016 maka seluruh elemennya senantiasa menjaga integritas dalam memberikan layanan gratis tanpa biaya.
“KPPN Putussibau juga turut mewujudkan budaya antikorupsi di instansi vertikal Kementerian Keuangan serta menularkan virus zona integritas kepada seluruh stakeholder. Dukungan positif dari semua pihak kepada KPPN Putussibau diharapkan agar tetap dilakukan, sehingga dapat menunjang peningkatan layanan kepada satkeholder, “pungkasnya.
