MATTANEWS.CO, JAMBI – Tim dari Kanwil Kemenkum Jambi mengikuti Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dan Penyusunan Peta Proses Bisnis yang digelar Kementerian Hukum dan HAM RI secara hybrid, pada Selasa, 29 April 2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
Acara yang berlangsung di Gedung Graha Pengayoman serta melalui Zoom Meeting ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi dari Kemenkumham, di antaranya Pimpinan Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan pejabat terkait lainnya.
Pembukaan acara diawali dengan laporan Sekretaris Jenderal Kemenkumham mengenai konsep penyusunan Renstra dan Peta Proses Bisnis untuk periode 2025–2029.
Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal menjelaskan bahwa penyusunan Renstra mengacu pada ketentuan dalam UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 59 Tahun 2024, serta PP No. 12 Tahun 2025.
Renstra ini akan memuat sasaran strategis yang mendukung prioritas nasional, seperti memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat demokrasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Visi Renstra Kemenkumham 2025–2029 adalah “Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”.
Fokus utama Renstra ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan melaksanakan reformasi birokrasi.
Dalam arahannya, Menteri Hukum dan HAM RI menekankan pentingnya harmonisasi antara Renstra dan Peta Proses Bisnis guna meningkatkan pelayanan hukum, penegakan hukum berbasis digital, serta penguatan perlindungan kekayaan intelektual dan regulasi yang lebih berkualitas.
“Untuk itu, Kemenkumham akan mengukur pencapaian melalui sejumlah indeks, termasuk Indeks Kepastian Hukum Nasional dan Indeks Budaya Hukum,” katanya.
Kemenkumham juga mempersiapkan langkah transformasi organisasi untuk memperkuat perannya sebagai Badan Regulasi Nasional. Kick Off Meeting ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh unit kerja di Kemenkumham memiliki kesamaan langkah dan semangat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, profesional, dan adaptif menuju Indonesia Emas 2045.
