MATTANEWS.CO, OKI – Proyek rehabilitasi ruang kelas SD Negeri 1 Pulau Layang, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, diduga dikerjakan asal jadi. Padahal, Dinas Pendidikan OKI telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp300 juta untuk perbaikan infrastruktur pendidikan tersebut.
Namun faktanya, bangunan sekolah yang dianggarkan Tahun 2024 lalu masih jauh dari kata layak. Hingga kini, satu-satunya perubahan yang terlihat hanyalah penggantian atap dengan rangka baja ringan tanpa plafon. Dinding kelas masih menggunakan triplek tipis yang sudah penuh lubang, keropos, dan nyaris roboh.
Sementara itu, meja dan kursi belajar yang terbuat dari kayu tampak usang, banyak yang patah, lapuk, dan tak lagi layak dipakai. Meski harus dikonfirmasi lebih jauh, konon ditenggarai proyek tersebut merupakan aspirasi anggota DPRD OKI.
Mengenai hal tersebut, Forum Masyarakat Mahasiswa Kabupaten OKI Fery Utama mengatakan proyek ini sebagai bentuk pembiaran yang disengaja.
Dirinya juga menyoroti sikap kontraktor pelaksana yang menurut dia hanya mengejar keuntungan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap kualitas pekerjaan.
“Ini bukan hanya soal buruknya hasil kerja, tapi soal mental pemborong. Mereka enak mengantongi untung besar dari dana negara, tapi hasilnya cuma ganti atap dan sisanya dibiarkan seperti kandang,” tegas Fery, Jumat (20/6).
Ia juga menyebut pihak terkait bisa dikatakan gagal dalam melakukan pengawasan. Seolah tutup mata terhadap hasil kerja yang mencederai semangat reformasi pendidikan di daerah.
“Yang dirugikan adalah murid-murid. Negara hadir dalam alokasi anggaran pendidikan dasar. Oleh karena itu, mereka berhak atas ruang kelas yang aman dan nyaman, bukan belajar di ruang yang rusak, penuh debu, dan bau lapuk,” lanjutnya.
Lebih dari sekadar itu, dikatakan Fery kondisi ini mencerminkan praktik pembiaran sistemik. Dana ratusan juta dari APBD seharusnya menjadi solusi malah menjadi menimbulkan permasalahan baru. Apalagi konon proyek tersebut merupakan aspirasi anggota dewan, seharusnya berlaku sebaliknya, bukan malah membiarkan terbelengkai,
“Kontraktor seperti ini tidak layak lagi diberi kepercayaan. Harus ada tindakan tegas. Audit pekerjaan, buka ke publik, dan jika terbukti ada penyelewengan, proses secara hukum,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan OKI Muhammad Refly melalui Kabid GTK Heriyanto ketika dihubungi mengatakan bahwa pihaknya akan memproses informasi yang diterima. Menurut dia, pihaknya tetap melakukan pengawasan sebagaimana mestinya,
“Kami akan tindaklanjuti informasi tersebut. Yang pasti fungsi pengawasan terus dilakukan,” tandasnya.
