MATTANEWS.CO, BATU – Sinergi Tiga kepala daerah di wilayah Malang Raya, yakni Wali Kota Malang, Wali Kota Batu dan Bupati Malang menyatakan komitmennya dalam pembangunan berbasis kawasan. Hal itu mengemuka dalam Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah se-Malang Raya yang digelar di Balai Kota Among Tani, Kota Batu.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memamparkan padatnya mobilitas transportasi kendaraan yang terhubung dengan tiga wilayah di Malang Raya sudah sangat padat, oleh sebab itu diperlukan transportasi massal dan koneksi infrastuktur jalan agar menjadi kajian bersama antara Pemkot Malang, Pemkot Batu dan Pemkab Malang.
“Permasalahan transportasi tidak dapat diselesaikan hanya di satu titik wilayah, karena mobilitas warga dan kendaraan di Malang Raya sudah sangat tinggi dan saling terhubung. Maka dari itu, perlu ada interkonektivitas infrastruktur jalan serta rumusan transportasi massal yang dikaji dan disepakati bersama,” ungkap Wahyu, Sabtu (19/7/2025) malam.
Hal yang sama juga disampaikan Wali Kota Batu, Nurochman, selaku tuan rumah forum silaturahmi bertajuk ‘Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan se-Malang Raya’ ini menyampaikan, forum ini menjadi momentum penting untuk menguatkan Malang Raya sebagai kawasan strategis.
“Isu terkait kemacetan lalu lintas dan pengelolaan sampah menjadi isu bersama yang harus ditangani secara kolaboratif. Untuk itu, perlu ada pertemuan rutin, integrasi data, serta perencanaan dan penganggaran yang terkoordinasi antardaerah,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Malang, H.M Sanusi, menegaskan sinergi Malang Raya sebelumnya sudah tergelar dua kali sebelum Pandemi Covid-19.
“Saat itu, fokus pembahasannya meliputi pengembangan transportasi massal, seperti rencana skytrain atau kereta gantung untuk wilayah Malang Raya, serta penguatan infrastruktur jalan, termasuk pengembangan tol Malang–Kepanjen dan rencana tol Pandaan/Sukorejo–Batu,” terangnya.
Terkait isu transportasi dan infrastruktur berbasis kawasan ini sedianya akan dibahas secara lebih mendalam dalam agenda bersama di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada 23–24 Juli 2025 mendatang.
