MATTANEWS.CO, MALANG – Pemerintah Kota Malang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dengan CSR atau pengusaha yang selama ini telah membantu dan mendukung aktivitas serta berkontribusi dalam pembangunan daerah yang berlangsung di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (31/7/2025).
Sinergi Pemerintah Kota Malang berkolaborasi dengan perusahaan yang berkontribusi dalam pembangunan tersebut dapat terjalin melalui forum sebagai jembatan sebagai bagian mewujudkan visi misi pembangunan daerah
Hal ini dijelaskan oleh Drias Leusanti, Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kota Malang mengatakan bahwa forum ini merupakan jembatan antara Pemerintah Kota Malang bersama perusahaan dalam mewujudkan visi misi pembangunan daerah yang seirama dan berkesinambungan.
“Hari ini kami Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tanggung jawab sosial perusahaan,”terangnya.
“Jadi merupakan bridging atau forum yang menjembatani antara perusahaan di Kota Malang dengan aktivitas-aktivitas dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah kota, agar supaya nyambung ada kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan. Jadi perusahaan ikut membantu pemerintah dalam pembangunan,” jelas Drias.
Menurutnya, dalam forum tersebut sedikitnya 100 perusahaan di Kota Malang telah hadir untuk membahas program yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Malang
“Program yang kami tawarkan, pertama tadi Dasa Bakti Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang. Yang kedua usulan-usulan Musrenbang yang tidak diakomodir, jadi kami tawarkan untuk program CSR perusahaan,” tuturnya.
Selain itu, ada berapa usulan yang tidak diakomodir APBD, sehingga perusahaan ataupun CSR bisa masuk mewujudkan pembangunan bagi kepentingan masyarakat.
“Artinya kan ada potensi untuk dikerjakan rekan-rekan perusahaan, secara rincian saya tidak hafal, yang jelas tadi ada di paparan,”ungkapnya.
Drias memaparkan bahwa program apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu yang ditawarkan ke perusahaan.
“Kalau menurut saya, semua bidang membutuhkan. Cuma kalau program CSR kan tidak bisa memaksa perusahaan. Biasanya disesuaikan dengan usahanya itu usaha bidangnya apa,” kata Drias.
“Misalnya, Sipon itu masuk ke DLH yang ada hubungannya. Biasanya seperti rumah sakit-rumah sakit mereka support ke posyandu-posyandu lansia, menyumbang tensi meter, timbangan, dan lain-lain. Hak itu akan disesuaikan dengan jumlah kebutuhan hasil dari Musrenbang,” imbuhnya.
Bahkan, pihaknya berencana pada bulan September nanti memberikan bentuk apresiasi maupun penghargaan kepada para CSR yang berkomitmen dalam pembangunan Kota Malang.
“Kami rencananya sih bulan September. Karena Wali Kota berencana memberikan penghargaan kepada program CSR terbaik yang komitmen membantu Kota Malang melalui program CSR.
“Sebenarnya secara regulasi ada aturannya, bahwa masing-masing perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Tapi di aturan kan tidak ada punishmen atau sanksi nya apa saja, cuma kewajiban perusahaan itu ada,” tukasnya.
