* Kapuas Hulu dan Rindu yang Terkikis Emas
MATTANEWS.CO, KAPUAS HULU – Ada yang mengendap dalam lirih Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Suara sungai kian parau, hutan kian retak dan harapan hidup perlahan digerus butiran emas.
Di tanah tropis nan perawan ini, masyarakat hidup dalam paradoks antara menggantungkan nafkah pada perut bumi, atau merelakan hutan dan sungai menjadi saksi sunyi peradaban yang hilang.
PETI atau Pertambangan Emas Tanpa Izin jadi bayang-bayang panjang yang tak pernah selesai.
“Bagaimana bisa berhenti, kalau emas itu satu-satunya napas?” tanya seorang warga pedalaman setempat yang memilih menolak disebut namanya.
Matanya redup, tangannya kaku menggenggam lumpur, menyiratkan pertarungan hidup-mati yang kian pelik.
Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, sudah berulang kali mengingatkan hutan dan sungai Kapuas tak bisa terus-menerus diperas tanpa kendali.
Dalam Rapat Koordinasi terakhir, ia menegaskan betapa rumitnya menangani PETI.
“Kami sudah memfasilitasi 22 koperasi, 3 IPR sudah terbit, 19 lainnya masih proses. Aturan teknisnya sudah ada, masyarakat sebenarnya bisa bekerja legal,” ujar Fransiskus.
Namun, kenyataan tak seindah kertas peraturan. Di hulu, mesin-mesin penggeruk tanah terus meraung, menelanjangi perut bumi.
Sungai Bunut, yang dulu jadi nadi kehidupan, kini memanggul luka: airnya keruh, dasar sungainya mati dan ikan-ikan tak lagi menari.
Pemerintah daerah mendorong legalisasi tambang rakyat, tapi hambatan birokrasi dan kurangnya edukasi membuat masyarakat lebih memilih jalan cepat menggali emas tanpa izin, menantang nasib di tepi batas hukum.
Kapolres Kapuas Hulu, AKBP Roberto Aprianto Uda, tak menutup mata PETI bukan sekadar soal hukum, tapi soal perut dan masa depan.
“Kita harus satu visi. Ini bukan sekadar penindakan, tapi juga pencegahan, edukasi, dan langkah persuasif,” kata pria yang memiliki dua melati emas di pundaknya itu.
Polisi, TNI, Pemda dan masyarakat diharapkan bersinergi. Namun, di lapangan, kenyataan bicara lain.
Sosialisasi tentang risiko PETI sering tak mempan, sebab suara perut selalu lebih nyaring daripada ancaman pasal pidana.
Masalah makin rumit ketika isu bahan bakar minyak (BBM) ikut menyeruak. Kapolres menegaskan, ada indikasi distribusi BBM bocor ke aktivitas PETI.
“BBM untuk tambang ilegal akan kami tindak,” ujarnya mengingatkan.
Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di udara Kapuas Hulu siapa yang berani menutup keran emas ketika nafkah ribuan keluarga tergantung di sana?
Kapuas Hulu sejatinya tak hanya punya emas. Ada kratom, sawit mandiri, dan potensi pertanian yang subur.
Tapi godaan kilau emas selalu lebih kuat. Bupati Fransiskus bahkan menyarankan masyarakat mengalihkan aktivitas ke lahan sawit mandiri dan pertanian berkelanjutan.
Namun, di desa-desa, logika itu terasa jauh. Harga emas yang meroket jadi candu: setiap butiran emas setara sebulan gaji di kota.
Bagi para penambang, emas bukan sekadar harta; emas adalah identitas, gengsi, dan bertahan hidup.
Beberapa waktu lalu, masyarakat bahkan sempat mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk mosi tidak percaya pada aparat hukum.
Ketegangan memuncak, tapi di balik amarah itu ada satu jeritan yang sama ketakutan kehilangan sumber hidup.
Kapuas Hulu adalah cermin pergulatan bangsa ini: antara harta dan alam, antara perut dan masa depan. PETI adalah dilema klasik yang tak bisa diselesaikan hanya dengan pasal, razia, atau surat izin.
Butuh keberanian, sinergi nyata, dan solusi manusiawi. Karena di balik suara mesin penggali emas, ada detak jantung para penambang yang bertaruh hidupnya.
Di balik sungai yang keruh, ada tangisan alam yang menunggu siapa yang berani mendengar.
