MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG- Sedikitnya 100 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa berbagai perguruan tinggi di wilayah Tulungagung mendatangi Gedung Olahraga (GOR) Lembu Peteng, Selasa (2/9/2025). Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersama TNI, Selasa (2/9/2025).
Dalam kesempatan itu, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan baik skala nasional maupun lokal, yang langsung ditanggapi oleh Bupati Tulungagung H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E. didampingi Sekda Tulungagung Drs. Tri Hariadi, M.Si., bersama Forkopimda.
Para mahasiswa menegaskan aksi mereka murni perjuangan aspirasi rakyat, bukan ditunggangi kepentingan pihak luar. Mereka sepakat membuka ruang dialog dan hearing dengan pemerintah daerah.
Tuntutan Nasional Mahasiswa
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyampaikan tujuh poin tuntutan nasional, di antaranya:
• Menolak kenaikan tunjangan DPR.
• Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
• Mendesak pemecatan wakil rakyat yang dinilai merugikan masyarakat.
• Evaluasi institusi Polri.
• Menolak revisi UU Polri.
• Menolak revisi RUU KUHAP.
• Mendesak pemerintah melakukan recovery agraria.
Aspirasi Lokal ke Pemkab Tulungagung
Selain isu nasional, mahasiswa juga menyoroti persoalan lokal, antara lain:
• Transparansi efisiensi RPJMD.
• Penolakan komersialisasi pendidikan.
• Pengawalan ketat terhadap mutu pendidikan.
• Perlindungan sumber mata air di wilayah Kabupaten Tulungagung.
Respons Tegas Bupati Tulungagung
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gatut Sunu Wibowo menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
“Pemkab Tulungagung tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti tuntutan nasional karena itu domain pusat. Namun, kami siap menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat sesuai aturan yang berlaku,” tegas Bupati Gatut Sunu kerap disapa.
Gatut Sunu menambahkan ia juga menyinggung posisi APBD 2025 yang telah ditetapkan sejak 2024, namun masih memungkinkan dilakukan efisiensi. “Kita berhasil menyisir anggaran sekitar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, termasuk jalan,” jelasnya.
Terkait isu komersialisasi pendidikan, lebih lanjut, Bupati Gatut Sunu menegaskan praktik tersebut bukan dilakukan pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan, melainkan oknum luar. Ia memerintahkan Inspektorat untuk menindaklanjuti kasus itu.
Soal bantuan BOS, sambung Gatut Sunu, Pemkab akan berkoordinasi lebih detail dengan dinas terkait. Sementara untuk perlindungan sumber daya air, data Pemkab menyebut ada 298 mata air di Tulungagung, dengan 227 di antaranya masih aktif. Pemerintah daerah akan melakukan konservasi dan perbaikan agar tetap terjaga.
Ajak Jaga Kondusivitas
Di akhir dialog, Bupati Gatut Sunu mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih ruang diskusi daripada aksi jalanan.
“Terima kasih kepada para mahasiswa. Mari kita jaga Tulungagung agar tetap adem, ayem, guyub, rukun, aman, dan kondusif. Pemerintah daerah selalu terbuka mendengarkan aspirasi demi perbaikan bersama,” tutupnya.
