MATTANEWS.CO, OKI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimaksudkan untuk menyehatkan anak-anak sekolah dasar dan menengah pertama di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) justru menimbulkan persoalan serius. Puluhan pelajar yang berasal dari SD Negeri 5 dan SMP Negeri 1 Kecamatan Pedamaran mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program tersebut, Selasa (2/9).
Dilaporkan hingga Rabu (3/9), Puskesmas Pedamaran mencatat 80 siswa terdampak. “Dari 63 orang yang diperiksa di Puskesmas, 11 orang masih dirawat, sedangkan yang lainnya sudah diperkenankan pulang ke rumah masing-masing,” kata Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan
Iwan menambahkan, pihaknya sudah mengamankan sejumlah sampel untuk diperiksa lebih lanjut. “Sampel muntahan pasien, makanan, dan air bersih sudah kami kirim ke BTKL dan BPOM Palembang. Tinggal menunggu hasil laboratorium,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten OKI segera tanggap dan menyatakan keprihatinan sekaligus memastikan penanganan segera dilakukan. Sekretaris Daerah OKI, Ir. Asmar Wijaya, M.Si, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk menjamin keselamatan siswa.
“Program makanan bergizi ini adalah inisiatif yang sangat baik. Namun, keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama kami. Maka dari itu, kami memastikan semua yang terdampak mendapatkan layanan kesehatan terbaik,” kata Asmar usai meninjau langsung Puskesmas Pedamaran dan posko SPPG di Desa Menang Raya.
Dugaan penyebab keracunan mengerucut pada jeda waktu konsumsi. Ketua Satgas MBG OKI, H. M. Lubis, S.Km, M.Kes, menjelaskan bahwa makanan sudah disiapkan sejak pukul 11 siang, tetapi baru dikonsumsi siswa beberapa jam kemudian.
“Siswa yang masuk di jam siang menerima makanan yang sudah disiapkan sejak pukul 11 siang, namun baru dikonsumsi di sore hari. Jeda penyimpanan yang terlalu lama memicu penurunan kualitas makanan dan diduga menyebabkan gangguan pencernaan pada sejumlah siswa,” kata Lubis.
Pemkab, lanjut Lubis, sudah mengambil langkah korektif. “Sampel makanan dan sampel medis sudah dikirim ke Balai Besar POM. Tujuannya memastikan kejadian serupa tidak terulang, serta memperkuat implementasi petunjuk teknis di lapangan. Pemerintah daerah juga tengah mengevaluasi seluruh sistem distribusi agar lebih efisien dan aman,” ujarnya.
Lubis juga mengingatkan pentingnya kolaborasi. “Kami ingin memastikan bahwa program ini benar-benar memberi manfaat, bukan mudarat. Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin hal ini dapat diatasi dan menjadi pembelajaran bersama ke depan. Program MBG tetap penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, namun pelaksanaan harus sesuai standar kesehatan dan keamanan bagi anak-anak yang mengonsumsi,” tegasnya.
Kendati penanganan cepat dilakukan, kritik tetap mengemuka. Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kabupaten OKI, Hamadi, SE menilai insiden ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.
“Program makan bergizi gratis seharusnya menyehatkan, bukan malah membuat anak sakit. Pengawasan kualitas makanan harus diperketat. Kasus ini menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan program yang mestinya memberi manfaat,” ujarnya.
Pernyataan itu sejalan dengan pertanyaan publik: sejauh mana rantai distribusi program ini diawasi? Apakah sekolah memiliki kapasitas menjaga standar kualitas makanan sebelum dikonsumsi siswa?.
Kasus keracunan siswa Pedamaran kini menunggu hasil laboratorium. Namun, insiden ini telah menyingkap persoalan mendasar dalam pelaksanaan program nasional itu sendiri.
Menurut Hamadi, Konsep baik tak cukup tanpa sistem pengawasan yang ketat dan disiplin di lapangan. Anak-anak yang mestinya pulang dari sekolah dengan tubuh sehat, justru harus dirawat akibat makanan yang tidak terjaga kualitasnya.
“Insiden ini menjadi pengingat bahwa kelalaian kecil dalam standar keamanan pangan bisa berujung besar, kesehatan anak-anak dipertaruhkan,” tandasnya.
