MATTANEWS.CO, PALEMBANG – Menanggapi adanya permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UMP (Universitas Muhammadiyah Palembang) untuk pergantian rektor, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan (PWM Sumsel) angkat bicara, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Ketua PWM Sumsel, H Ridwan Hayatuddin SH MH menjelaskan, kalau berbicara soal perpanjangan jabatan rektor, itu ditetapkan pimpinan pusat Muhammadiyah.
“Kalau sudah menyebut perpanjangan itu artinya kebijakan, kalau menyentuh kebijakan, sudah pasti pertimbangan pimpinan pusat Muhammadiyah. Kami, PWM Sumsel dalam faedahnya di tetapkan sebagai pelaksana kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah,” paparnya, didampingi Sekretaris PWM Sumsel Abdul Hamid Usman kepada sejumlah wartawan.
Dijelaskan Ridwan Hayatuddin, meski sebagai pelaksana, tapi berkewajiban mengamankan serta mengkoreksi jika ada kekeliruan dalam berkerja ataupun memimpin.
“Selain pelaksana, kami juga wajib mengamankan kebijakan tersebut, sebagaimana wajibnya juga kami mengkoreksi kalau berpendapat, membuat kebijakan dan keputusan ada kekeliruan,” ujarnya.
Disinggung mengenai permintaan mahasiswa yang inginkan perubahan dengan pergantian rektor UMP, sehingga sempat menggelar aksi demo di halaman kampus UMP, Ridwan Hayatudin menerangkan akan membawa masalah ini ke Pimpinan Pusat Yogyakarta.
“Jadi, memang kami bersama Pak Sekretaris, Pak Hamid akan membawa masalah ini ke pimpinan pusat, banyak aspirasi yang meminta perubahan dan pemilihan rektor baru, sekaligus ada misi lain yang perlu kami bahas, hingga keluar kebijakan,” tegasnya.
Dengan pembahasan itu, lanjutnya, akan menghasilkan keputusan dan kebijakan yang harus dipatuhi.
“Itulah etika yan bagus, penyelesaian dalam organisasi secara internal, tentu ada hal-hal tertentu, ada yang tidak layak dibawa keluar, tetapi secara hukum begitu,” urainya.
Disinggung apakah surat perpanjangan rektor sudah keluar atau belum, Ridwan Hayatudin menjelaskan dirinya tidak tahu, karena itu bukan kewenangan PWM.
“PWM tidak berwenang membentuk panitia pemilihan rektor, senat kampus lah yang membentuk panitia pemilihan, tapi PWM berhak sebagai pelaksana kebijakan, termasuk mengawasinya,” pungkasnya.
