MATTANEWS.CO, PURWAKARTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), telah memfasilitasi aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi 4.426 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Langkah ini diambil untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendorong implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi dan berstandar keamanan.
Kepala Diskominfo Kabupaten Purwakarta, Hendra Fadly, melalui Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, Heriyanto, menjelaskan bahwa aktivasi TTE ini adalah tindak lanjut dari ketentuan yang berlaku terkait pemanfaatan TTE sebagai instrumen legal dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
“Aktivasi TTE ini bertujuan untuk memastikan setiap PPPK memiliki identitas digital resmi yang dapat digunakan dalam berbagai layanan administrasi pemerintahan,” ujar Heriyanto pada Rabu (24/09/2025).
Menurutnya, proses aktivasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan aspek keamanan dan kerahasiaan data, serta sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh regulasi nasional.
Heriyanto menambahkan, di era digital saat ini, ancaman terhadap keamanan informasi semakin kompleks. Oleh karena itu, Pemkab Purwakarta berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang dikelola.
“Kami berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang dikelola untuk menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa sistem informasi pemerintah daerah tetap aman dan terlindungi,” katanya.
Dengan aktivasi TTE ini, diharapkan seluruh PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Purwakarta dapat memanfaatkannya untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kinerja.
Penggunaan TTE juga akan meningkatkan efisiensi kerja karena proses tanda tangan bisa dilakukan secara digital, tanpa perlu tatap muka.
“Para pegawai tidak perlu khawatir dengan aspek keamanan tanda tangan elektronik karena sudah terjamin dan sulit dipalsukan melalui otentikasi dan verifikasi aplikasi,” jelas Heriyanto.
Langkah Pemkab Purwakarta ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
