MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan desa kembali disuarakan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Dalam pelantikan Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Tulungagung Periode 2025–2030 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (1/12/2025) malam, Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menegaskan bahwa perangkat desa adalah garda terdepan yang menentukan kualitas pelayanan publik di tingkat paling dasar.
Momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan komitmen untuk menghadirkan pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Perangkat Desa Dituntut Profesional dan Kuasai Regulasi APBDes
Dalam sambutannya, Bupati Gatut Sunu menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas perangkat desa. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kualitas pengelolaan pemerintahan yang dilakukan para perangkat yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Saudara semua adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Pelantikan ini adalah amanah untuk melayani masyarakat dengan profesional dan penuh integritas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masih munculnya kasus penyalahgunaan APBDes harus menjadi pelajaran. Ketidaktahuan terhadap aturan tidak bisa dijadikan pembenaran. Karena itu perangkat desa diminta aktif mempelajari regulasi terbaru, memperkuat sinergi dengan kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, hingga pemerintah kabupaten.
“Integritas panjenengan adalah benteng terakhir yang menjaga kepercayaan warga. Selama panjenengan jujur, belajar aturan, dan mengelola anggaran dengan benar, maka desa-desa di Kabupaten Tulungagung akan maju tanpa meninggalkan masalah,” tandasnya.
Kabar Baik 2026: Siltap Naik 5 Persen + BPJS Ketenagakerjaan
Di hadapan ratusan perangkat desa, Orang nomor satu Pemkab Tulungagung membawa kabar menggembirakan. Pemkab Tulungagung resmi meningkatkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa sebesar 5 persen mulai tahun 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua untuk seluruh perangkat desa.
Kebijakan ini disebut Bupati sebagai bentuk keseriusan pemda dalam memperkuat kualitas tata kelola desa dari aspek kesejahteraan dan stabilitas layanan.
“Kami ingin semua perangkat desa makin fokus dalam bekerja dan makin solid dalam menyukseskan program prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.
PPDI Didorong Jadi Motor Kemajuan Desa
Menutup sambutannya, Bupati Gatut Sunu menaruh harapan besar kepada kepengurusan baru PPDI. Ia optimistis wadah ini mampu meningkatkan koordinasi, mempercepat pembangunan desa, dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan berdaya saing.
“Saya yakin, di bawah kepengurusan yang baru, PPDI akan semakin bergerak maju,” pungkasnya.
Pelantikan PPDI Tulungagung 2025–2030 menjadi momentum penting mempertegas integritas perangkat desa. Dengan peningkatan kesejahteraan, penguatan kapasitas, serta sinergi yang solid antara pemangku kepentingan desa dan pemerintah daerah, Tulungagung kembali menegaskan satu hal: pembangunan terbaik selalu dimulai dari desa dan desa yang kuat adalah fondasi kemajuan daerah.
