MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Daerah di Balai Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Selasa (2/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kebijakan pajak benar-benar tepat sasaran.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, S.H., S.Pd., M.Si., dan dihadiri Forkopimcam Rejotangan, Kepala UPT PPD Bapenda Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, perwakilan Jasa Raharja, serta kepala desa se-Kecamatan Rejotangan. Sekitar 50 peserta dari perangkat desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat hadir aktif memberi masukan.
Kebijakan Pajak Harus Transparan dan Berpihak pada Masyarakat
Dalam sambutannya, Sukowinarno menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan wadah untuk menangkap aspirasi warga.
“Melalui FKP ini, kami ingin memastikan kebijakan pajak daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat Tulungagung,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kritik, saran, dan rekomendasi dari masyarakat menjadi bahan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama bidang perpajakan daerah.
Samsat Keliling, Layanan Pajak, dan Servis Gratis Ramaikan Acara
Sebagai rangkaian kegiatan FKP, Bapenda juga menghadirkan layanan Samsat Keliling, Pajak Daerah Keliling, hingga servis kendaraan gratis untuk masyarakat. Selain mempermudah pengurusan pajak, langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan.
Bapenda juga memberikan 20 paket sembako kepada wajib pajak teladan yang telah tepat waktu melunasi PKB. Apresiasi ini diharapkan dapat mendorong makin banyak warga disiplin membayar pajak.
Tingkatkan Kepatuhan, Wujudkan Pembangunan Daerah
Melalui forum dialog, kemudahan layanan, dan penghargaan bagi wajib pajak patuh, Pemerintah Kabupaten Tulungagung berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bagian dari kontribusi nyata warga dalam mendukung pembangunan daerah.
Dengan semakin kuatnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kebijakan pajak daerah di Tulungagung diharapkan makin tepat sasaran, berkeadilan, dan mampu menggerakkan pembangunan secara berkelanjutan.
