MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan arah pembangunan daerah tahun 2027. Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2027, yang digelar di Ruang Prajamukti Lantai 2 Kantor Bupati Tulungagung, Senin (26/1/2026).
Dalam forum strategis yang dihadiri Wakil Bupati H. Ahmad Baharudin, S.M., Pj Sekda Soetoro, S.Sos., M.M., DPRD, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, LSM, hingga tokoh masyarakat tersebut, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa RKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan kompas utama pembangunan daerah yang harus disusun secara partisipatif, responsif, dan akuntabel.
“RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, hingga pagu anggaran. Karena itu, penyusunannya harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Gatut Sunu mengungkapkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2027 telah dirumuskan, yakni “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel.”
Tema ini, menurutnya, menjadi jawaban atas tantangan pembangunan ke depan sekaligus langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang merata, inovatif, dan berkelanjutan. RKPD 2027 juga memiliki posisi krusial karena merupakan pelaksanaan periode pertama RPJPD 2025–2045 dan tahun kedua RPJMD 2025–2029.
Lebih lanjut, Bupati Gatut Sunu menekankan bahwa Rancangan Awal RKPD menjadi dasar penting dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Oleh karena itu, seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta mencermati target kinerja, sasaran pembangunan, serta program prioritas agar sejalan dengan visi daerah dan Program Strategis Nasional.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah dan stakeholder untuk berdialog secara terbuka, menyatukan pikiran dan pandangan, demi mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Dalam konteks perencanaan partisipatif, Bupati Gatut Sunu menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik tidak boleh menjadi formalitas semata. Ia meminta agar forum ini benar-benar menjadi ruang bermakna bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan.
“Masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan masukannya, dan mendapatkan penjelasan. Inilah esensi partisipasi bermakna yang harus kita wujudkan dalam FKP,” tandasnya.
Tak hanya soal perencanaan, Bupati Gatut Sunu juga memberi penekanan khusus pada percepatan realisasi anggaran. Ia meminta agar APBD benar-benar berfungsi sebagai instrumen fiskal penggerak ekonomi daerah, dengan target realisasi minimal 20 persen pada triwulan pertama, termasuk anggaran bantuan bagi masyarakat kurang sejahtera.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk komitmen Pemkab Tulungagung dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan serta mempertahankan capaian kemiskinan ekstrem 0 persen yang telah dicapai sejak tahun 2022.
Menutup sambutannya, Bupati Gatut Sunu secara resmi membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 dan meminta seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan secara serius serta membangun dialog yang konstruktif.
“Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pembangunan ke depan. Karena itu, mari kita pastikan RKPD 2027 benar-benar lahir dari aspirasi masyarakat dan diwujudkan melalui kinerja yang nyata,” pungkasnya.
