MATTANEWS.CO,TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur segera memberlakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas (perdin). Langkah ini diambil sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran perdin dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., memastikan pihaknya akan mengikuti arahan tersebut. “Ada efisiensi. Itu kan arahan dari pemerintah pusat,” ujar Bupati Gatut Sunu seusai penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Desa Keboireng, Kecamatan Besuki, Rabu (8/4/2026).
Ia menegaskan bahwa kebijakan dari pemerintah pusat wajib dijalankan oleh pemerintah daerah. “Kita wajib melaksanakannya,” tegasnya.
Meski demikian, Bupati Gatut Sunu menyebut implementasi teknis di tingkat daerah masih terus dimatangkan. Saat ini, Pemkab Tulungagung tengah menggodok skema pemangkasan bersama TAPD agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
“Ini sedang kita diskusikan dengan TAPD. Nanti kalau sudah fixed dan clear, akan kami sampaikan ke teman-teman media,” paparnya.
Menurutnya, efisiensi tidak akan dilakukan secara serampangan. Pemkab akan memilah perjalanan dinas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Ia menegaskan, kegiatan yang benar-benar penting tetap akan diprioritaskan.
“Kalau urgent ada kepentingan, apalagi harus berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat, itu harus dilaksanakan,” jelasnya.
Bupati Gatut Sunu juga mencontohkan kondisi tertentu yang mengharuskan koordinasi langsung dengan kementerian, seperti saat terjadi kenaikan harga aspal 15 hingga 20 persen akibat fluktuasi harga minyak dunia. Dalam situasi seperti itu, konsultasi dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan menjadi langkah penting.
“Ini harus dilakukan karena terkait tender pengadaan infrastruktur akibat penyesuaian harga. Kami ingin kebijakan yang diambil tidak salah dan tidak melanggar hukum, sehingga perlu ada dasar resmi dari pemerintah pusat,” terangnya.
Tak hanya eksekutif, ia juga menekankan pentingnya efisiensi di lingkungan legislatif. DPRD Tulungagung diminta turut melakukan penyesuaian anggaran perjalanan dinas agar sejalan dengan kebijakan nasional.
“Nanti kita diskusikan jumlah pengurangannya dengan TAPD. Yang terbaik seperti apa, yang penting aman dan tidak melanggar undang-undang,” tandasnya.
Dengan pembahasan yang masih berlangsung, Pemkab Tulungagung menegaskan komitmennya untuk menjalankan efisiensi anggaran secara terukur, selektif, dan sesuai regulasi, sembari memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
