MATTANEWS.CO, JAMBI – Bentrokan antara masyarakat adat Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak keamanan perusahaan PT Sari Aditya Loka (SAL) I di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Minggu (12/4/2026), kembali memicu sorotan tajam terhadap konflik agraria di Provinsi Jambi.
Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan sedikitnya delapan orang mengalami luka-luka, dengan beberapa korban dalam kondisi serius. Peristiwa ini dinilai menjadi indikasi meningkatnya eskalasi konflik yang berpotensi meluas apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Menanggapi hal tersebut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus mengecam keras terjadinya kekerasan dalam konflik tersebut.
WALHI menilai bentrokan ini bukan sekadar insiden spontan, melainkan bagian dari konflik struktural yang telah lama berlangsung tanpa penyelesaian yang berkeadilan. Tekanan terhadap ruang hidup masyarakat adat disebut terus terjadi seiring ekspansi korporasi, sementara perlindungan negara dinilai belum optimal.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa konflik ini merupakan akumulasi persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
“Peristiwa ini bukan kejadian tunggal, tetapi bagian dari konflik struktural yang terus dibiarkan. Selama pendekatan yang digunakan masih represif dan tidak berbasis pada perlindungan hak, maka konflik akan terus berulang,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Ia menambahkan, bagi masyarakat SAD, hutan merupakan ruang hidup utama yang memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi. Ketika wilayah tersebut tergerus tanpa pengakuan dan perlindungan, potensi konflik menjadi tidak terhindarkan.
WALHI juga menyoroti masuknya puluhan tenaga keamanan tambahan di wilayah tersebut yang dinilai memperkeruh situasi. Pendekatan keamanan dianggap tidak efektif dan justru berisiko memicu konflik terbuka, dibandingkan penyelesaian melalui dialog yang adil dan setara.
Selain korban luka, bentrokan ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan, termasuk terbakarnya sejumlah fasilitas di area perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan konflik telah berada pada titik kritis.
Atas peristiwa ini, WALHI Jambi menyampaikan sejumlah sikap dan tuntutan yakni mengecam segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat adat, mendesak penghentian pendekatan represif dalam konflik agraria. Menuntut pengakuan dan perlindungan wilayah adat SAD oleh negara dan mendorong perusahaan membuka ruang dialog yang adil dan setara.
WALHI Jambi menilai, konflik di Sarolangun harus menjadi peringatan serius bahwa persoalan sumber daya alam di Jambi telah memasuki fase darurat.
Tanpa langkah konkret dan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat adat, penyelesaian konflik agraria berpotensi terus berulang dan meluas.
Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial dan ekologis yang nyata, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di tengah tekanan pembangunan dan ekspansi industri.
